SERANG,TOPMedia - Wakil ketua komisi V DPRD Banten, Yeremia Mandrofa menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kurang peka dalam memperhatikan nasib masyarakat ditengah pendemi covid-19 dan dari diberlakukannya pelaksanaan PPKM, yang saat ini kondisinya terus berkepanjangan.
Hal itu terlihat dari rencana pemotongan anggaran yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) Banten untuk kemudian refocusing, yang dikhawatirkan akan berdampak pada bansos kepada masyarakat.
Sebelumnya, Dinsos Banten mendapat pagu anggaran sebesar Rp 95 miliar, kemudian direncabakan akan mengalami penyusutan sekitar Rp25 miliar, akibat adanya rencana refocusing anggaran tersebut.
Padahal, kata dia, saat ini masyarakat Banten khususnya, memerlukan perhatian lebih, sehingga Pemprov Banten diminta untuk menambah alokasi bansos, bukan justeru malah memotong anggaran yang sudah ada di Dinsos.
"Pemprov tidak peduli, tidak peka, hanya berpangku tangan terhadap penderitaan masyarakat selama masa PPKM. Buktinya anggaran yang ada di Dinsos yang sebelumnya Rp 95 miliar dipotong Rp 25 miliar. Jangankan ditambah, anggaran di Dinsos saja dikurangi," tegas Yeremia, Rabu (4/8/2021).
Berbeda tahun 2020 kemarin, Pemprov Banten pernah berkontribusi meringankan beban masyarakat akibat pendemi covid-19 selama tiga bulan melalui bansos jaringan pengaman sosialnya (JPS). Namun, tahun 2021 ini, Pemprov belum menyediakan anggaran bansos untuk ikut meringankan beban masyarakat yang terdampak dari diberlakukannya PPKM.
Sebaliknya, anggaran bansos untuk masyarakat yang sebelumnya sudah ada justeru terancam dipotong.
"Sekarang ini yang memberikan bansos hanya pemerintah pusat kan ?. Kalau tahun kemarin Pemprov masih berkontribusi selama tiga bulan. termasuk Pemkab/pemkot juga ikut membantu," keluhnya.
Meski begitu, pihaknya berharap agar Pemprov Banten bisa segera membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak dari diberlakukannya PPKM, termasuk agar pencairannya bisa dipercepat, melihat kondisi masyarakat saat ini sangat membutuhkannya.
"Semestinya kalau mau dicairkan sekarang, karena masa PPKM. Tapi bansos apa yang mau dicairkan? jangankan yang ini (bansos PPKM), ini malah dipotong anggaran Dinsosnya," tandasnya.
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti membenarkan rencana refocusing anggaran di Dinsos Banten tersebut untuk kemudian selanjutnya sebagian anggarannya untuk dialihkan pada anggaran BTT, yang salah satu peruntukannya untuk bansos PPKM.
"Sesuai draft perubahan RKPD kita alihkan sebagian ke BTT. BTT akan kita gunakan untuk itu (bansos PPKM)," katanya.
Meski begitu dirinya belum menjawab berapa total keseluruhan masyaraka banten yang akan mendapatkan bansos PPKm yang bersumber dari APBD Banten tahun 2021. (Den/Red)
