SERANG, TOPmedia – Ketua DPRD Banten Andra Soni menilai serapan anggaran tahun 2021 kurang Maksimal, hingga 15 Juni 2021, tercatat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah merealisasikan belanja daerahnya sebesar Rp 3,3 triliun lebih atau sekitar 20,74 persen, dari total anggaran Rp 15,9 triliun lebih pada struktur APBD Provinsi Banten tahun 2021.
Untuk diketahui, pada APBD Provinsi Banten tahun 2021 ini, direncanakan untuk diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten sebesar Rp 7,2 triliun lebih, ditambah pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp4,3 triliun lebih dan pendapatan hibah Rp 6,2 miliar, dengan total keseluruhannya mencapai Rp 11,54 triliun lebih.
Selain itu, pada APBD Provinsi Banten tahun 2021 juga direncanakan akan ditambahkan dari pinjaman PT.SMI sebesar Rp 4,1 triliun dengan jangka waktu pengembalian selama delapan tahun kemudian diubah menjadi selama lima tahun. Dengan demikian total keseluruhan APBD Provinsi Banten pada tahun 2021 ini direncanakan mencapai Rp 15,9 triliun lebih.
Disisi lain, Pemprov Banten diminta untuk segera mempercepat realisasi serapan anggaran dalam upaya pemulihan ekonomi yang ditimbulkan dari pendemi covid-19 seperti sekarang.
"PAD dari Rp 7,2 triliun, baru terealisasi Rp 2,6 triliun atau 37,14 persen. Kemudian belanjanya plus PT.SMI (total Rp 15,9 triliun), baru terealisasi Rp 3,3 triliun atau 20,74 Persen, itu jika plus PT.SMI," kata Andra Soni, diruang kerjanya, kepada www.topmedia.co.id, Selasa (22/6/2021).
Masih kata Andra, kurang maksimalnya serapan APBD Provinsi Banten tahun 2021 tersebut, salah satunya juga dipicu oleh tarik ulurnya pinjaman dari PT.SMI, membuat Pemprov Banten ragu-ragu dalam menarik pinjaman, dan pada akhirnya berujung pada keterlambatan serapan anggaran.
"Ini salah satunya faktor dari PT.SMI juga, ada semacam keragu-raguan didalam pemerintahan kita, didalam kondisi yang tarik ulur atau berubah-ubahnya kebijakan dari pemerintah pusat, dampaknya tentu ke kita, sehingga akhirnya serapannya tidak maksimal," beber Andra.
Menurut Andra, kurang maksimalnya serapan anggaran tahun 2021, bukan karena tidak konsistennya Pemprov Banten dalam mendongkrak perekonomian masyarakat akibat yang ditimbulkan oleh pendemi covid-19.
"Tapi lebih kepada tidak konsistennya pemerintah pusat dengan program pemulihan ekonomi nasionalnya, sehingga akhirnya serapan tidak maksimal," katanya.
Belum berakhir disitu, saat ini Pemprov Banten dihadapkan dengan pilihan apakah pinjaman dari PT.SMI tersebut akan tetap dilanjutkan dengan tenor waktu pengembaliannya untuk lebih dipercepat.
Disisi lain, Pemprov Banten khawatir apabila hal tersebut tetap dipaksakan justeru akan membebani pada struktur APBD yang akan datang.
"Karena lanjut atau tidak lanjut, itu pasti ada efeknya," katanya.
Meski begitu, pihaknya akan mendorong Pemprov Banten untuk segera merealisasikan serapan anggarannya dalam mendongkrak perekonomian masyarakat tahun 2021.(Den/Red)
