SERANG, TOPmedia - Anggota Komisi IV DPR RI, Nuraeni menyatakan menolak wancana Impor beras sebanyak 1 Ton. Hal itu dikarenakan kebijkan yang merugikan petani lokal.
Terlebih, kata dia, kondisi saat ini pandemi covid-19, seharusnya Negara hadir memberikan perlindungan, kemanan kepada petani.
"Ini malah merugikan petani," ungkap Nuraeni ditemui di Kota Serang, Jalan Raya Serang-Pandeglang, Jum'at(19/3/2021).
Nuraeni mengakui, sikap penolakan yang dilakukan dirinya atas Impor beras 1 Ton, telah membuat surat rekomendasi penolakan kepada Mentri Pertanian. Agar kebijakan tersebut tidak dilakukan.
"Namun kaitan izin importasi bukan di pertanian, ada di kementrian perdagangan. Kita dari Komisi IV telah memberikan rekomendasi penolakan Importir beras 1 juta ton untuk di batalkan," jelasnya.
Tak sampai disitu, Menurut pandangan Nuraeni, ditengah pandemi sektor pertanian memiliki sumbangan terbesar untuk meningkatkan ekonomi. Akan tetapi, sambungnya, pemrintah tidak peduli terhadap petani dalam bentuk subsidi.
"Seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada petani, melalui peberian subsidi pupuk dengan tidak di batasi. Kemudian peningkatan gabah agar tidak turun harga, dan juga stabilitas harga beras," tegasnya.
Diakhir wawancara, Nuraeni menilai, jika tetap terjadi Impor beras, akan ada persaingan antara beras impor dengan beras lokal.
"Nantinya akan anjlok harga beras dan merugikan petani. Saya kira beras lokal jauh lebih bagus, dari sisi kualitas layak di konsumsi, jenis impari beras kuakits yang tidak kalah dari sisi rasa, gula dan kadar air, rasanya pun pulen," tutup Nuraeni seraya mengakhiri wawancara.
Diketahui, berdasarkan hasil kunjungan fungsi pengawasan DPR RI, kondisi gedung bulog yang di indonesia ternyata masih menyisakan beras impor yg sudah rusak dan tidak layak di konsumsi.
Sedangkan ketersedian gabah petani sudah surplus mencapai 10 juta ton gabah kering yang ada di petani, karena sedang panen raya.
Jadi kurang lebih cadangan beras nasional mencapai 5 sampai 7 juta ton, ketersedian beras Nasional dapat memenuhi konsumen Nasional. (Feby/Red).
