Baca Juga: Baru Meluncur, Samsung Galaxy S24 Ultra Dibanjiri Fitur AI
M Hadi Nainggolan, Ketua BPP HIPMI menyatakan, bahwa Indonesia belum mandiri pada sektor pangIan.
Potret nyata di bidang pertanian, bahwa SDM lebih banyak petani tua, berpendidikan rendah dan masih nyaman bertani secara tradisional, Akses pembiayaan langsung ke sektor produksi di level petani belum berjalan massif, transformasi teknologi pertanian di Hulu belum berjalan secara optimal, W. Donald R.
Pokatong, Dosen Teknologi Pangan UPH memaparkan, bahwa secara global terdapat Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Dunia yang mengukur kemampuan-jangkauan (affordability), ketersediaan (availability), kualitas dan keamanan pangan (quality and safety), dan keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation).
Indonesia berada di ranking ke-63, berikut acuan tentang pangan adalah:
• keamanan pangan (Food Safety), ketahanan pangan, kemandirian pangan (Food Self- sufficiency), dan kedaulatan pangan (Food Sovereignty).
Dari perspektif teknologi pangan, untuk penanggulangan stunting dan gizi buruk, maka dapat diterapkan teknologi tepat guna yang dapat mengolah bahan-bahan pangan lokal.
Baca Juga: 5 Atlet Club Taekwondo Fighter And Fun Harumkan Nama Baik Kota Serang, Ini Prestasi Internasional
Penggunaan teknologi ini, diharapkan dapat memberikan value added.
Dalam acara diskusi, Abdullah Puteh menyatakan bahwa tata kelola pemerintah yang tidak berpihak pada pertanian merupakan permasalahan tersendiri yang perlu diselesaikan.
Petani perlu modal, pendampingan (penyuluhan), serta teknologi pertanian.
Baca Juga: Dukung Pembangunan IKN, Ini Daftar Pemenang Kompetisi Karya Jurnalis
Hal ini membuat kesimpulan umum bahwa ketahanan pangan di daerah perlu didukung penuh oleh pemerintah khususnya inovasi pemerintah daerah baik melalui instrumen produk hukum daerah (perda) maupun dengan melakukan kolaborasi bersama pengusaha dan stakeholders lainnya.
Pada akhir kegiatan, ditegaskan bahwa apabila ingin ketahanan pangan berhasil, maka urusan pertanian harus langsung mandatory presiden.