Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajukan sebanyak 1885 tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2022.
Dari jumlah tersebut, honorer yang diajukan terdiri dari honorer pendidikan, kesehatan dan umum.
Mengenai penerimaannya sendiri, bergantung oleh pusat, Pemprov Banten hanya mengajukan.
Baca Juga: Honorer Minta Dibuatkan SK Satu Pintu, BKD Nyatakan Hal itu Dilarang
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provisi Banten Komarudin mengaku, jika saat ini pihaknya telah mengajukan sebanyak 1885 tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Meski begitu, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya mengenai mekanisme penerimaannnya oleh pusat, Pemprov Banten hanya mengusukan.
Pihaknya juga mengkalim, pengajuan honorer agara bisa diangkat jadi PPPK pada tahun 2022 ini merupakan yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Honorer Minta Pemerintah Segera Buatkan SK Satu Pintu, Sampai Persoalan Pengangkatan Selesai
Hal itu menyusul adanya isu penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, sementara sampai saat ini masih banyak honorer yang belum mendapatkan panggilan agar bisa diangkat menjadi PPPK, membuat sejumlah honorer harap-harap cemas.
Ada berbagai pertimbangan agar honorer yang selama ini telah bekerja dilingkunga Pemprov Banten bisa diajukan untuk jadi PPPK, salah satunya adalah terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat itu sendiri.
Kuota rekrutmen PPPK adalah kewengannya pusat, Pemprov Banten hanya mengajukan sebanyak mungkin.
Lebih jauh Komarudin menjelaskan, mengenai rincian honorer yang akan diangkat jadi PPPK tahun 2022 ini, masih didominasi dari kalangan pendidikan, sisanya adalah honorer dari umum.
Meski begitu, sambung Komarudin, pihaknya akan terus berusaha semaksimal mungkin agar honorer di Banten bisa diakomodir secara keseluruhan. Salah satunya dengan mengajukan sebanyak-banyaknya kuotanya dengan harapan bisa diangkat semuanya jadi PPPK.