TOPMEDIA.CO.ID - Pemerintah Skotlandia larang para pejabat menggunakan aplikasi perpesanan seluler, termasuk WhatsApp, untuk urusan resmi negara.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap hasil tinjauan eksternal yang menunjukkan bahwa beberapa pejabat telah menghapus pesan penting selama masa pandemi.
Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Menteri Pertama, Kate Forbes, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi.
"Semua aktivitas pemerintahan harus dilakukan melalui sistem yang aman, dapat dilacak, dan sesuai dengan kewajiban hukum," ujar Forbes.
Kebijakan baru ini mencakup larangan penggunaan aplikasi perpesanan non-korporat seperti WhatsApp, Signal, dan Facebook Messenger dalam konteks pemerintahan.
Baca Juga: HNSI Kota Cilegon Deklarasikan Perdamaian Pasca Pilkada dan Serukan Keselamatan Nelayan
Perangkat pemerintah akan dikonfigurasi ulang agar tidak memungkinkan penggunaan aplikasi tersebut.
Aplikasi yang direkomendasikan termasuk Microsoft Teams dan email resmi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melarang penggunaan perangkat pribadi untuk kepentingan pekerjaan.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko penghapusan pesan penting dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi pemerintah. Penerapan kebijakan ini direncanakan akan dimulai secara penuh pada musim semi tahun depan.
Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang menginginkan transparansi lebih lanjut, ada juga kritik dari beberapa pihak yang merasa kebijakan ini bisa menghambat efisiensi komunikasi di antara pejabat.***