Perjuangan Para Ulama Terkhianati, MPS Banten Tolak Khilafatul Muslimin di Banten

TOPMEDIA - Dianggap mengkhianati perjuangan para ulama, Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Banten menolak kehadiran Khilafatul Muslimin di Banten. 

Selain dari pada itu, MPS Banten juga meminta kepada aparat keamanan baik itu Polisi, TNI dan Satpol PP untuk membubarkan kegiatan Khilafatul Muslimin di Banten. 

Hal tersebut diketahui dari pernyataan sikap yang dilakukan MPS Banten pada hari ini di Pondok Pesantren Al-Fathaniyah.

Baca Juga: Mengembalikan Kejayaan Hanura Kota Serang, 40 Bacaleg di Daftarkan Ke KPU Kota Serang

"Kami atas nama Majelis Pesantren Salafiyah Banten terkait dengan Khilafatul Muslimin di Banten khususnya dan di wilayah Republik Indonesia pada umumnya menolak kehadirannya," kata KH Syarkowi Matin, Sabtu 13 Mei 2023. 

Dikatakan KH Matin terkait rencana kegiatan yang dilakukan Khilafatul Muslimin di Kota Serang pihaknya  mendukung penolakkan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang.  

"Kami juga mendukung pernyataan sikap MUI Provinsi Banten untuk menolak Khilafatul Muslimin di Banten khususnya dan di negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya," katanya.

Baca Juga: Peguron, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Banten Nyatakan Tolak Kehadiran Khilafatul Muslimin di Kota Serang

Dikatakan KH Matin Syarkowi, pihaknya mengingatkan kepada siapapun yang mengatasnamakan ulama Banten yang menentang Republik Indonesia. 

Khususnya yang menentang  Pancasila, undang-undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika dan mereka ingin mengganti dengan Khilafah maka itu artinya menghianati perjuangan para ulama, pejuang republik ini di Banten. 

Sebab menurutnya, Ulama Banten pendiri republik ini sudah menyatakan sikap yang tegas tentang merah putih dan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 45.

Baca Juga: SEA Games di Kamboja Makin Kacau! Timnas Valorant Indonesia Walk Out Dari Grand Final SEA Games 2023

"Selanjutnya kami berharap aparat baik Polri maupun TNI untuk tidak segan-segan menindak tegas terhadap kelompok apapun yang berupaya merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. 

Terlebih bagi kelompok yang mencoba mengkampanyekan Khilafah untuk mengganti sistem kenegaraan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. 

Hal ini, dikatakan KH Matin adalah amanat negara bukan amanat pemerintahan, sebab kepemimpinan pemerintahan bisa berganti tetapi Republik Indonesia harus kita jaga hingga Yaumul Qiyamah.