Kemenkeu Ungkap Rencana Tunjangan Guru ASN Daerah Tahun 2025 Mencapai Rp66,92 Triliun, Begini Rincian Penyalurannya

TOPMEDIA.CO.ID - Pada Pertengahan Maret lalu, Presiden Prabowo meluncurkan mekanisme baru untuk penyaluran tunjangan guru ASN daerah.

Dilakukan di gedung kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 13 Maret 2025, sistem tersebut memungkinkan untuk menyalurkan tunjangan guru ASN daerah langsung kepada yang bersangkutan.

“Dulu, penyalurannya itu melalui rekening kas umum daerah, dari APBN ke rekening kas daerah, baru disalurkan ke rekening guru,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN yang disiarkan langsung di YouTube Kementerian Keuangan, Rabu, 30 April 2025.

Baca Juga: Seruan Raffi Ahmad di Momen Hari Buruh 2025, Soroti 'Keringat' Pekerja yang Cari Nafkah demi Keluarga

Dengan sistem baru ini, para guru daerah bisa langsung menerima uang dari pemerintah langsung tanpa adanya perantara.

“Sekarang, mulai bulan Maret kemarin, penyalurannya langsung dari kas negara kepada rekening guru, itu lebih tepat waktu pastinya tepat jumlah, dan bisa kita desain secara baik,” jelasnya.

Suahasil membeberkan bahwa di tahun 2025 ini, tunjangan guru ASN daerah dianggarkan sebesar Rp66,92 triliun.

“Seluruh tahun 2025 direncanakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah adalah Rp66,92 triliun, disalurkan secara triwulanan, bertarti 4 triwulan, 4 kali penyaluran dan total penerimanya 1.522.000 guru ASN daerah,” imbuhnya.

Baca Juga: Ekonomi Global Memburuk, di Momen Mayday 2025 Bupati Serang Ingatkan Buruh, Industri dan Pemerintah Jaga Komunikasi

Rincan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah 2025

Tahap 1 yang dimulai pada bulan Maret sudah selesai dengan anggaran Rp7,19 triliun dan bulan April dengan anggaran Rp3,85 triliun juga sudah selesai dilakukan.

Dengan jumlah tersebut, ada sekitar 900 ribu guru yang telah menerima tunjangan dari pemerintah.

“Pada bulan Mei, artinya akhir bulan April ini kita akan menyalurkan lagi Rp5,7 triliun untuk 605 ribu guru,” jelas Suahasil.

Sementara itu, untuk penyaluran tunjangan tahap kedua di Kuarter II, Kuarter III, dan Kuarter IV bisa lebih cepat karena sudah validasi data dari proses pertama.