Kepala BGN Minta Besaran Anggaran Untuk Makan Bergizi Gratis Minta Ditambah

TOPMEDIA - Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana mengatakan kalau program Makan Bergizi Gratis atau MBG memerlukan tambahan dana.

Untuk bisa memenuhi permintaan Presiden Prabowo, Badan Gizi Nasional menyebut angka Rp100 Triliun sebagai tambahan dana yang dibutuhkan.

Jika tambahan dana dilakukan, maka anggaran makan bergizi gratis menyentuh Rp171 Triliun, karena dana awalnya adalah Rp71 Triliun.

Kemungkinan penambahan anggaran Rp100 Triliun untuk program makan gratis pun telah direspon oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan dengan penambahan dana MBG pun bisa memberikan efek langsung dan lebih besar kepada masyarakat.

Baca Juga: Power Bank Diduga Jadi Penyebab Terbakarnya Pesawat Air Busan di Korea Selatan, Tapi Masih Tahap Penyelidikan

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung

Menurutnya, MBG merupakan program yang melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya, termasuk UMKM di semua wilayah Indonesia.

Apalagi jika UMKM itu berada di dekat sekolah, di mana sasaran utama untuk program ini.

“Karena sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya,” kata Sri Mulyani pada Kamis, 30 Januari 2025 saat hadir di BRI Microfinance Outlook 2025.

“Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive, dan merata di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Sri Mulyani juga menambahkan efek lain dari MBG ini adalah kemudahan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM mitra MBG.

“Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu," ujar Sri Mulyani.

BGN memiliki anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini sebanyak Rp71 Triliun sampai akhir tahun dengan target penerima manfaatnya sejumlah 15 juta.