Biaya Pemilu 2024 Lebih Mahal Lantaran Ada Kebutuhan Tambahan Terkait Pandemi Covid-19

photo author
- Senin, 14 Februari 2022 | 10:59 WIB
Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran (Tangkapan.layar bantenpodcast)
Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran (Tangkapan.layar bantenpodcast)

TOPMEDIA.CO.ID - Pemilu serentak 2019 lalu meninggalkan cerita duka dan melekat dalam ingatan kita, dimana ratusan panitia penghitungan suara di tingkat TPS banyak yang kelelahan akibat banyaknya surat suara.

Baca Juga: Jumlah Penduduk Terus Bertambah, JRDP Estimasikan Kursi DPRD Banten Jadi 100 Pada Pemilu 2024

Ratusan petugas PPS sakit bahkan puluhan meninggal itulah fakta yang terjadi dalam Pemilu 2019 lalu.

Akankah kejadian tersebut terulang pada Pemilu 2024 yang akan datang? Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengaku bahwa peristiwa pada 2019 menjadi perhatian utama bagi KPU.

Baca Juga: KPU Banten Gelar Nobar Malam Ini, Lounching Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024

"Iya peristiwa pada 2019 lalu menjadi perhatian kami, jangan sampai terulang terlebih saat ini masih dalam kondisi Pandemi Covid 19, kami ingin memastikan petugas PPK dilapangan tidak sampai kelelahan," ujar Ade dalam Chanel BANTENPODCAST.

Misalnya saat ini kata Ade, KPU RI sedang mencari formulasi untuk memperkecil ukuran kertas suara, sehingga jumlah suara yang digunakan dalam Pemilu serentak tidak terlalu banyak.

Baca Juga: Berikut Potensi Sengketa yang akan Banyak Muncul di Pemilu 2024 Menurut Bawaslu

"Masih dalam proses pembahasan, mislanya KPU apakah nanti akan memperkecil ukuran kertas suara. Dengan diperkecil tentu nanti jumlah surat suara jadi lebih sedikit," harapnya.

Selain itu Ade juga mengugkapkan bahwa anggaran untuk Pemilu serentak pasti akan ada kenaikan dibandingkan Tahun 2019, karena ada anggaran penambahan untuk alat perlindung diri (APD) untuk petugas ditengah Pandemi, multivitamin, hand sanitizer serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan covid dan protokol kesehatan.

"Di Kota Serang sendiri, usulan KPU Kota sebesar Rp 61 milar, naik 100 persen, karena tahun 2019 lalu kami mengusulkan Rp 30 milyar. Tapi ini baru sebatas usulan, belum tentu disetujui juga," kata Ade yang juga mantan wartawan itu.

Ade juga menambahkan, biaya yang paling besar dalam pemilihan biasanya adalah untuk honot petugas PPK, logistik KPU, Bimtek dan selanjutnya biaya sosialisasi. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Beni Hendriana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X