Profil Moon Jae In, Mantan Presiden Korea Selatan yang Terjerat Kasus Suap

TOPMEDIA.CO.ID - Moon Jae-in lahir pada 24 Januari 1953 di Pulau Geoje, Gyeongsang Selatan, Korea Selatan. Pria berusia 71 tahun itu menjabat sebagai presiden Korea Selatan pada 10 Mei 2017 hingga 10 Mei 2022, menggantikan Presiden Korsel sebelumnya, Park Geun-hye.

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Sebelum menjadi presiden, Moon diketahui merupakan seorang pengacara dan aktivis hak-hak sipil Korea Selatan.

Orang tua Moon, Moon Yong-hyung (ayah) dan Kang Han-ok (ibu), merupakan pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara menjelang serangan musim dingin di China pada tahun 1950 selama Perang Korea.

Moon yang merupakan putra sulung dari lima bersaudara, lahir di Geoje yang menjadi pusat relokasi pengungsi di barat daya Busan sebelum akhirnya pindah ke Busan. Di sanalah kemudian Moon kecil menghabiskan waktunya.

Moon yang beranjak dewasa kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Kyungnam yang merupakan salah satu sekolah prestisius di luar Kota Seoul.

Baca Juga: Siap perjuangkan Aspirasi Masyarakat, 6 Dewan Terpilih Fraksi PKS Kota Serang Dilantik Hari Ini

Lanjut masuk ke Universitas Kyung Hee, Moon mengambil bidang hukum dan mulai aktif dalam kegiatan unjuk rasa mengkritik pemerintahan saat itu.

Karir Politik

Karir politik Moon dimulai sejak terpilihnya dia sebagai sekretaris senior urusan sipil untuk Presiden Roh Moo-hyun pada tahun 2002.

Lalu pada tahun 2004, dia membantu mengawasi pembukaan Taman Industri Kaesong yang merupakan proyek ekonomi gabungan antara Korsel dan Korut.

Moon diangkat menjadi kepala staf presiden sekaligus ketua komite promosi untuk pertemuan puncak dengan Kim Jong-il (pemimpin Korut) pada tahun 2007.

Setelah Presiden ke sembilan Roh Moo-hyun lengser pada tahun 2008 dan meninggal pada tahun 2009 karena bunuh diri, Moon dipercaya menjadi 'wajah publik' untuk keadaan berkabung Roh.

Lalu pada tahun 2021, Moon terpilih sebagai anggota dewan nasional dari Distrik Sasang-gu, Busan dan pada tahun 2015 menjabat sebagai ketua Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi yang kemudian berganti nama menjadi Partai Demokratik Korea.