Keluarkan Aturan Paskibraka Lepas Jilbab, BPIP Dinilai Tak Pancasilais

''Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,'' ujarnya.

Dia juga mendesak agar larangan berjilbab bagi anggota Paskibraka putri itu dicabut.

Dia juga menyarankan agar anggota Paskibraka putri pulang saja jika memang ada unsur paksaan. Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memberikan pendapat serupa.

Dia juga menyayangkan aturan tersebut dan meminta untuk segera dicabut.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa BPIP tidak lapor ke Istana terkait aturan lepas jilbab tersebut.

Namun saat ini BPIP telah berkoordinasi dan Heru memastikan bahwa anggota Paskibraka putri yang beragama Islam akan tetap bisa mengenakan jilbab pada saat upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.***