Buka Public Hearing Revisi Undang Undang Desa, Al Muktabar Sampaikan Semangat Bersama Ciptakan Desa Sejahtera Pada DPD APDESI Banten

Baca Juga: Bikin Nyaman dan Aman Hanya di New Honda Stylo 160, Nikmati Keliling Kota Serang

Rekomendasi dan aspirasi-aspirasi dari para kepala Desa dan organiasi-organisasi desa se Indonesia lanjut Asri, akan diserahkan ke Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu.

"Melalui Public Hearing ini kita memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh organisasi desa untuk melengkapi dan menjadi aspirasi penyusunan aturan turunan Undang-Undang Desa," ungkapnya.

"Kita mencoba membuat suatu pola dimana pola itu benar-benar Button Up dari bawah ke atas, sehingga bermanfaat untuk kemajuan desa dan kesejahteraan dalam konteks regulasi," sambung Asri Anas.

Diakui Asri Anas, para Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Provinsi Banten, paling banyak memberikan kontribusi terhadap revisi Undang-Undang Desa, sehingga apresiasi diberikan dengan melaksanakan kegiatan Public Hearing pertama se-Indonesia.

"Saya mengakui Banten paling banyak memberikan kontribusi terhadap revisi Undang Undang Desa kemarin, sehingga kita berikan apresiasi dengan memulai pertama kali dari Banten pelaksanaan public hearing," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten Uhadi mengatakan, para kepala desa dapat benar-benar memanfaatkan kegiatan Public Hearing, sehingga dapat meningkatkan marwah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

"Sumber dana kegiatan ini melalui iuran, dalam rangka dimana kami ingin penjelasan sosialisasi terhadap revisi Undang Undang Desa, sehingga kami antusias untuk melaksanakan kegiatan ini", tukasnya.***