Imbas Politik Dinasti Terhadap Demokrasi di Banten

Penulis: Siti Atiyah (Mahasiswa Hukum Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Politik dinasti di Indonesia telah menjadi fenomena yang terus berkembang, terutama di tingkat daerah. Salah satu provinsi yang menunjukkan pengaruh politik dinasti yang signifikan adalah Banten. 

Politik dinasti merujuk pada praktik politik di mana kekuasaan politik dan posisi publik dikuasai oleh satu keluarga atau individu yang memiliki hubungan darah. 

Fenomena ini menimbulkan perdebatan terkait dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, termasuk di Banten.

Baca Juga: Titik Stagnan Demokrasi

Banten, yang sebelumnya merupakan bagian dari Jawa Barat, menjadi provinsi tersendiri sejak tahun 2000. Dalam beberapa tahun terakhir, politik dinasti di Banten berkembang pesat, dengan beberapa keluarga yang berperan dominan dalam politik lokal, baik melalui jabatan eksekutif maupun legislatif. 

Lantas apa dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik politik dinasti yang berkembang di Banten?

Pertama, dominasi keluarga dalam politik lokal mengurangi keberagaman pilihan politik yang tersedia bagi masyarakat. Hal ini membatasi ruang bagi calon pemimpin baru yang tidak terkait dengan keluarga-keluarga elit untuk memperoleh posisi kekuasaan. Dengan demikian, sistem politik yang seharusnya memungkinkan perubahan melalui pemilu menjadi stagnan.

Baca Juga: Persepektif Orang Tua Dulu Terhadap Nikah Muda

Kedua, berkurangnya partisipasi politik masyarakat menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada.

Masyarakat merasa bahwa hasil pemilu sudah bisa diprediksi, dan pilihan mereka tidak akan mengubah keadaan yang ada. Kondisi ini dapat mengarah pada apatisme politik yang merugikan demokrasi jangka panjang.

Ketiga, kualitas pemilihan umum di Banten sering kali terdistorsi oleh keberadaan politik dinasti.

Baca Juga: Prabowo Minta Hemat Rp15 T dari Dana Perjalanan Dinas Luar Negeri, Para Menteri Ramai Minta Tambah Anggaran

Praktik politik yang kurang transparan dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga mengurangi integritas pemilu. Jika pemilu tidak dianggap sebagai proses yang adil dan kompetitif, maka masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi itu sendiri.