• Rabu, 30 November 2022

Dari Desa dan Pulau Terluar, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar Tangani Stunting

- Kamis, 24 November 2022 | 14:54 WIB

TOPMEDIA.CO.ID - Jumát, 3 Juni 2022 silam, Pemprov Bante menerima audiensi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Curug, Kota Serang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten Muhadi dan jajaran, serta para Ketua DPC Apdesi se-Provinsi Banten.

Saat itu, Al Muktabar menyebut, pada dasarnya pembangunan bertumpu di desa atau kelurahan. Sebab, desa memiliki wilayah dan warga tempat pembangunan dilaksanakan.  

Al Muktabar menjelaskan, salah satu mandatory Penjabat Gubernur Banten adalah penanganan stunting dan gizi buruk. ”Kita akan sangat fokus untuk masalah itu. Kalau itu kita tidak dengan benar, akan mengakibatkan lost generation," terangnya.

Al Muktabar memaparkan, dalam penanganan stunting, pihaknya melakukan pendekatan pada tiga level. Pertama, charity atau memberikan bantuan makanan bergizi. Tujuannya, penderita stunting tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, pemberdayaan keluarga dengan mengedukasi masyarakat untuk memberikan makanan bergizi. Selanjutnya, memberikan pembekalan berbagai macam usaha dan permodalannya.  Pada level ketiga, pemberdayaan kelompok dengan memberikan konektivitas terhadap pembiayaan usaha. “Sehingga penyelesaian yang dilakukan komprehensif, berkelanjutan. Ini upaya maksimal," ungkap Al Muktabar.

Gayung bersambut, Ketua DPD Apdesi  Provinsi  Banten  Muhadi menjelaskan di Provinsi Banten terdapat 1.238 desa.  Apdesi mengaku siap mendukung Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar  dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam penanganan stunting, Al Muktabar memulai dari desa. Pada Tahun Anggaran 2022 ini, Pemprov Banten menggelontorkan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp18,570  miliar. Anggaran tersebut sebagai Bankeu untuk 1.238 Pemerintahan Desa (Pemdes).  Setiap Pemdes mendapatkan Bankeu sebesar Rp15 juta. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.271-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, penggunaan Bankeu untuk pemberian makanan penanganan stunting sebesar Rp5 juta dan untuk meningkatkan sarana dan prasarana desa sebesar Rp10 juta. Pemdes diminta menyusun data stunting lengkap dengan nama dan alamat serta menyusun data kemiskinan ekstrim.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Virgoyanti menjelaskan, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala DPMD Provinsi Banten nomor 902/2667-DPMD/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten Tahun 2022,  tujuan dan sasaran Bankeu adalah meningkatkan sarana dan prasarana Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan SDM Desa.

Halaman:

Editor: Beni Hendriana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dindikbud Banten Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi

Selasa, 30 November 2021 | 18:37 WIB
X