TOPMEDIA.CO.ID - Paska telah di tetapkan kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat (Pempus), Fraksi PKS DPRD Banten dengan tegas batalkan kenaikan BBM.
Diketahui, pada saat rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Banten, puluhan Anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS membentangi spanduk dentan tulisan Batalkan Kenaikan BBM Bersubsidi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, Juheni M Rois mengatakan, dengan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam kebijakan kenaikan harga BBM ditengah upaya masyarakat untuk membangun perekonomian setelah terpuruk akibat hantaman Pandemi Covid 19, merupakan tindakan yang melukai hati dan perasaan serta menambah kesusahan masyarakat.
Baca Juga: Bangkitkan Seni Budaya, IPSI Cilegon Bersama HPPB Ramaikan Festival Golok Day
"Saya rasa dengan telah di tetapkan kenaikan BBM Bersubsidi oleh Pemerintah Pusat saya rasa ini sangat melukai hati dan peraaan masyarakat Banten. Mengingat perekonomian masyarakat Banten belum pulih saat 2 tahun kebelakangan mengalami penyebaran Covid 19 di Kota Cilegon,"kata Juheni saat di mintai keterangannya melalui pesan singkatnya, Kamis 8 September 2022.
Selain itu, masih kata Juheni M Rois meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mencabut subsidi BBM yang memang notabenya sangat jelas.
Karena hanya akan memicu terjadinya kenaikan harga harga kebutuhan pokok masyarakat lain nya. Yang tentunya akan semakin memberatkan beban hidup masyarakat.
Baca Juga: Hadapi Kenaikan BBM, Pemerintah Kota Serang Siapkan 5 Miliar
"Pada saat yang bersamaan, pemerintah justeru tidak menunjukkan empatinya pada masyarakat dengan terus mengejar proyek ambisius yang belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Bandung-Jakarta yang biayanya membengkak,"ungkapnya.
Oleh karenanya, setelah mendengar berbagai jeritan hati aspirasi masyarakat, Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten dengan tegas meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk:
1. Batalkan kenaikan harga BBM
Baca Juga: Fraksi PKS Banten Sampaikan Aspirasi Penolakan BBM, Begini Tanggapan Gembong
2. Hentikan proyek – proyek yang tidak mendesak dan alihkan dana nya untuk meringankan beban masyarakat
3. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program - program pro rakyat.