Ini Cara Prabowo Subianto Atasi Korupsi Jika Menjadi Presiden: Naikkan Gaji Pejabat Negara!

photo author
- Sabtu, 20 Januari 2024 | 16:35 WIB
Capres dan Cawapres, Prabowo - Gibran saat hadir di KPU RI, Kampanye Pemilu 2024 (Topmedia.co.id/Istimewa)
Capres dan Cawapres, Prabowo - Gibran saat hadir di KPU RI, Kampanye Pemilu 2024 (Topmedia.co.id/Istimewa)

TOPMEDIA - Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan strategi mereka untuk mengatasi korupsi dalam acara PAKU Integritas yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Menurut Prabowo Subianto, salah satu cara mencegah terjadinya korupsi adalah dengan meningkatkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara.

Prabowo Subianto mengatakan kalau pendekatan yang dilakukan KPK sudah tepat, mulai dari sisi pendidikan, pencegahan, dan penindasan.

Baca Juga: Sindir Prabowo? Inilah Cara Anies Baswedan Atasi Stunting: Pakai Ikan, Bukan Susu!

Komisi Pemberantasan Korupsi

Namun, Prabowo Subianto berpendapat bahwa korupsi juga harus diatasi dari sisi sistemik, dengan mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan.

Baca Juga: Prabowo Subianto Sebut Hanya Orang Buta Hati Yang Tak Akui Pencapaian Presiden Joko Widodo

Berapa kenaikannya?

Prabowo Subianto tidak menjabarkan berapa kenaikan gaji para pejabat negara, tapi pihaknya sudah menghitung dengan tim pakar dan menilai bahwa Indonesia mampu meningkatkan gaji semua pejabat.

Menurutnya, saat ini, direksi perusahaan swasta dan perusahaan BUMN memiliki gaji yang lebih tinggi dibanding panglima TNI, para dirjen, hingga menteri yang memegang anggaran triliunan.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Tidak Mau Kalah di Pilpres 2024: Pertama Halau Ganjar Kedua Anies!

Sebagai perbandingan, Prabowo Subianto mencontohkan hakim agung di negara negara maju, seperti Inggris dan AS yang dijamin seumur hidup dan memiliki gaji yang tinggi.

Prabowo Subianto juga berkomitmen untuk menegakkan semua UU terkait pemberantasan korupsi.

Selain itu, menurut Prabowo Subianto, pejabat harus transparan dengan mengisi LHKPN. Ia menilai jika LHKPN yang dilaporkan tidak jujur, maka pejabat tersebut harus diberi sanksi.

Baca Juga: Bantah Kabar Tak Lagi Harmonis, Presiden Jokowi dan Megawati Masih Bersama, Puan: Tak Ada Pecah Kongsi!

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Beni Hendriana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X