"Harusnya ini bergerak Provinsi Banten, ajak pelaku UMKM di katalog lokal," ungkap M Tranggono.
Sementara itu, Sekda Kota Serang Nanang Saefudin mengungkapkan untuk menangani stunting seluruh kepala daerah telah optimal dalam menangani stunting dari peran dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.
"Peran Posyandu bisa lebih optimalkan oleh pejabat di wilayah. Perlu reward untuk memotivasi para kader Posyandu," ungkapnya.
Sementara itu Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengusulkan, untuk percepatan ekonomi, bagi hasil bisa dilaksanakan secara langsung saat transaksi. Sehingga ketika transaksi langsung masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten/Kota.
Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri dalam kesempatan itu mengusulkan penanganan stunting harusnya fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga tidak mampu. Sehingga data dari KUA (Kantor Urusan Agama) diperlukan
"Data siapa yang menikah, dari keluarga tidak mampu, masuk ke Dinas Kesehatan untuk diintervensi. Peningkatan anggaran pada ibu hamil dan balita," ungkapnya. (ADV Kominfo22)
Artikel Terkait
Kejaksaan Tinggi Banten Gelar Seminar Penyelesaian Tindak Pidana
Demokrat Banten Minta Arahan Politik Ke Bawaslu, Ketua DPD : Agar Pemilu 2024 Berjalan Lancar
Hiswana Migas DPC Banten dan Pertamina Jenguk Korban Letupan Gas di Kabupaten Lebak
PWNU Banten Apresiasi Kinerja PT Krakatau Steel