Diberitakan Akan Jadi Pj Gubernur Banten, Al Muktabar: Hormati Keputusan Presiden

TOPMEDIA.CO.ID - Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy pada 12 Mei 2022. Nama Sekda Banten Al Muktabar menjadi salah satu headline pemberitaan di media massa yang akan menjadi Pj Gubernur Banten. 

Dikomfirmasi terkait namanya yang masuk dalam sorotan media massa menjadi Pj Gubernur Banten, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar meminta semua pihak, terutama media untuk menghormati proses dan penetapan Penjabat (Pj) Gubernur Banten hingga diterbitknya Surat Keputusan (SK) Presiden RI, Joko Widodo.

“Semua pihak diminta untuk menahan diri hingga diterbitkannya SK Presiden. Harus diingat penunjukan dan penetapan Pj Gubernur merupakan hak prerogratif Presiden. Mari kita hormati proses dan hak tersebut,” kata Al Muktabar,Sekda Banten kepada topmedia.co.id, member of LMN (Ligkar Media Network) Selasa (10/5/2022).

Al Muktabar menjelaskan, bagi seorang ASN, siapa pun kepala daerahnya, tetap harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dan pembangunan.

Baca Juga: Masa Jabatan WH-Andika Berakhir 12 Mei, Sekda Banten Harus Berperan Kondusifkan Pemprov Banten

Al Muktabar juga mengingatkan posisi ASN dalam politik diatur dalam UU No.43 tahun 1999 tentang kepegawaian negara.

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Pernyataan Al Muktabar, Sekda Banten itu menanggapi maraknya pemberitaan soal calon Pj Banten setelah Wahidin Halim dan Andika Hazrumy, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten selesai masa tugasnya pada tanggal 12 Mei 2022.

Provinsi Banten termasuk dari tujuh gubernur di Indonesia yang habis masa jabatannya pada tahun 2022. Kepala daerahnya akan dijabat Pj hingga pelantikan kepala daerah yang baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).