Alasan Pemkab Serang Dukung Sensus Penduduk 2022

TOPMEDIA.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang akhirnya melanjutkan kembali program Sensus Penduduk (SP) 2020 di Kabupaten Serang.

SP 2022 sebelumnya terhenti lantaran adanya wabah pandemi 2019 selama dua tahun terakhir.

Kepala BPS Kabupaten Serang, Tutty Amalia mengatakan, ditundanya SP 2020 adanya keterbatasan dalam melakukan sensus lantaran beberapa wilayah di Kabupaten Serang zona merah Covid 19.

Baca Juga: Target Pengunjung Banten Kreatif Festival, H-3 Idul Fitri Diprediksi Membludak

Sehingga, hal tersebut berdampak terhadap petugas sensus sulit untuk masuk wilayah karena sebagian ada yang menutup akses atau lockdown.

“Petugas sensus sulit gitu untuk masuk, akhirnya diputuskan kita waktu itu hanya bisa melakukan sensus jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki, perempuan dan kelompok umur saja,”ungkapnya usai audensi bersama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Pendopo Bupati, Senin 25 April 2022.

Sambung Tutty, setelah sensus hanya sebatas jenis kelamin laki-laki, perempuan dan kelompok umur pihaknya terpaksa menghentikan terlebih dahulu.

Baca Juga: Peran wanita Dimata Walikota Serang, Sang Istri Senyum Senyum

Rencananya, pada Tahun 2021 lalu pun akan dilanjut karena BPS masih membutuhkan indikator-indikator di beberapa daerah baik itu sensus kelahiran, kematian dan migrasi untuk penyusunan proyeksi penduduk Tahun 2020 sampai Tahun 2050.

“Sensus menyisakan pendataan jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk mungkin 5 tahun lalu tinggalnya di mana misal sekarang di Serang, tapi di tengah-tengah sempet pindah keluar dari Kabupaten Serang, tapi sekarang di Serang lagi dan seperti itulah mobilitasnya lebih ke mobilitas penduduk,”jelas Tutty.

Oleh karena itu, Tutty menegaskan SP 2020 harus segera dilaksanakan kembali. Dia berharap, pada Tahun 2022 merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan sensus.

Baca Juga: Nelayan Kabupaten Serang Dapat Bantuan 12 Ribu Benih Ikan Bawal Bintang

“Supaya apa, supaya tupoksi BPS untuk penyediaan data sampai indikator yang dibutuhkan tadi dihasilkan,”terangnya.

Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Anas Dwisatya Prasadya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Abdullah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Agus Sukmayadi, dan perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).