TOPMEDIA.CO.ID - Untuk terwujudnya Program Satu Data Indonesia (SDI), Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi atau disingkat Regsosek di seluruh wilayah Indonesia.
Pendataan ini bersifat sensus yang akan di tingkat keluarga biasa, yang tinggal di perumahan, hingga tinggal di apartemen dan barak, bahkan ada malam pendataan yang tujuannya mendata yang tunawisma.
Informasi data yang dikumpulkan pada pendataan Regsosek oleh petugas dilapangan diantaranya terkait anggota keluarga yang berdomisili, kondisi sosial ekonomi, perumahahn, sanitasi air bersih, kepemilikan aset, status pekerjaan hingga kondisi perumahan dan tingkat kesejahteraan.
Untuk BPS Provinsi Banten, pendataan awal Regsosek ini akan dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 dengan melibatkan petugas sensus di lapangan sekitar 200 ribu petugas yang akan menyebar untuk mendatan sekitar 12 juta penduduk di Provinsi Banten.
Baca Juga: BPS Kabupaten Rembang Membutuhkan 1.185 Petugas, Ayo Buruan Daftar
Baca Juga: BPS Klaim, Program Jaring Pengaman Sosial Bisa Tekan Angka Kemiskinan
Kepada wartawan, Kepala BPS Provinsi Banten Dody Herlando mengatakan akan ada 12 juta lebih penduduk Banten yang akan disensus dalam Regsosek ini. Jumlah petugas yang bertugas dalam kegiatan Regsosek ini mencapai 200 ribu lebih orang.
Ia berharap masyarakat dapat ikut menyukseskan Regsosek ini dengan memberikan data yang apa adanya. Dengan begitu, data itu dapat digunakan pemerintah pada prgram Satu Data Indonesia (SDI).
Pj Gubernur Banten Al Muktabar secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah Regsosek 2022 Provinsi Banten di Novotel Tangerang.
Ia menyampaikan, bahwa program registrasi pendataan penduduk ini akan bermuara pada program Satu Data Indonesia (SDI) dan akan bermanfaat untuk menentukan arah dan agenda-agenda kerja pemerintah Kedepan.
Baca Juga: Masih Minim, BPS Catat Sensus Penduduk Online Baru Dilakukan Oleh 0,13% Warga Cilegon
"Data ini sangat penting sebagai basis data, sehingga kepada masyarakat Banten dihimbau, agar membantu petugas dalam melakukan pendatan. Data yang dikumpulkan ini untuk melihat kondisi sosial eknomi masyarakat, dan perlindungan sosial bagi masyarakat," ungkap Al Muktabar.
Pada paparannya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menuturkan data-data yang dikumpulkan tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membangun sistem dan basis data yang menyeluruh yang terintegrasi.
"Basis data ini otomatis menjadi Satu Data Indonesia, jadi masyarakat sangat penting untuk memberikan data yang apa adanya, sehingga kalau data itu jujur dan apa adanya, maka akan membantu pemerintah dalam menyususn rencana pembangunan kedepan," kata Ateng.