Ekonomi Global Memburuk, di Momen Mayday 2025 Bupati Serang Ingatkan Buruh, Industri dan Pemerintah Jaga Komunikasi

"Tapi sekali lagi dengan kebersamaan tentunya kita insya Allah bisa melewati ini semua," ucapnya.

Ratu Tatu kembali mengingatkan buruh agar terus menjaga komunikasi dengan industri dan pemerintah khususnya Disnakertrans. Ia berharap hal tersebut dilanjutkan agar bisa melewati kesulitan yang dihadapi.

"Pada intinya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang seperti sekarang ini harus antara pemerintah, pihak buruh, pihak industri harus menjaga terus komunikasinya, karena sekarang tidak sedikit juga perusahaan yang terpaksa harus PHK para tenaga kerjanya," jelasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Diana Ardhianty Utami, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Epi Priatna, perwakilan dari Polres Serang Kabupaten, Polda Banten, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, APINDO, dan lainnya.

Baca Juga: Sejarah Peringatan Hari Buruh di Indonesia dan Penetapan 1 Mei Sebagai Hari Libur Nasional

Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, Diana Ardhianty Utami bersyukur peringatan May Day tingkat Kabupaten Serang Tahun 2025 berjalan lancar. Tak lepas atas kerja sama dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh sesuai dengan tema May Day Collaboration Day, artinya harus kolaborasi antara buruh, pemerintah, dan industri.

"Kolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global, semua bisa dicarikan solusinya dengan cara duduk bersama seperti yang disampaikan Ibu Bupati Serang," ujarnya.

Sekretaris Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, Arizal Peni berharap di momen May Day bisa direalisasi atas usulan pihaknya yang mana pada Februari 2025 sudah menyerahkan draf ke DPRD Kabupaten Serang, tentang regulasi yang muatannya lebih kepada kearifan lokal.

"Sehingga kita mengatur aturan-aturan yang belum diatur undang-undang cipta kerja, itu harapannya," ujarnya.

Kemudian harapan lainnya, kata Arizal agar Pemkab Serang segera membentuk Satuan Tugas atau Satgas PHK. Sehingga pada saat buruh-buruh menjadi korban PHK, bisa ditangani dengan cepat dan efektif," tandasnya.(*)