Baznas: Penyaluran Zakat pada Safari Ramadan Bupati Serang Tidak Berkaitan dengan Politik

TOPMEDIA.CO.ID - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Serang, Badrudin, menegaskan tidak ada kaitan politik dalam program penyaluran zakat kepada mustahik pada Safari Ramadan 1446 Hijriah yang dilakukan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.

Badrudin membantah video fitnah yang beredar di media sosial (medsos) TikTok, yang menyebutkan penyaluran zakat digunakan untuk mendulang suara salah satu Calon Bupati-Wakil Bupati Serang menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang yang akan digelar 19 April 2025.

"Penyaluran zakat ini sama sekali tidak berkaitan dengan politik menjelang PSU saat ini. Karena Baznas adalah murni lembaga pemerintah nonstruktural yang tugasnya menyalurkan dan mengumpulkan zakat. Terkait dengan politik, Baznas sama sekali tidak terlibat di dalamnya," tegasnya melalui keterangan tertulis pada Senin, 10 Maret 2025.

Baca Juga: Bupati Pandeglang Minta OPD dan BUMD Optimalkan PAD Untuk Percepatan Pembangunan

Badrudin sangat menyayangkan video-video yang beredar di masyarakat terkait Baznas yang dianggap dimanfaatkan untuk mendukung salah satu calon.

"Kami pastikan Baznas sama sekali tidak mendukung salah satu calon dalam penyaluran ini. Baznas murni menyalurkan zakat melalui program ini kepada masyarakat, sama sekali tidak ada kaitan dengan salah satu calon dan politik lainnya," tandasnya.

Oleh karena itu, Badrudin mengimbau masyarakat agar tidak terpancing ikut menyudutkan Baznas seolah-olah Baznas mendukung salah satu calon terkait video yang beredar.

Baca Juga: Dampak Pemagaran Pagar Laut, 4 Jadi Tersangka dan 6 Pegawai BPN Dicopot Dari Jabatannya

Baznas Kabupaten Serang murni menyalurkan zakat kepada masyarakat karena sudah diprogramkan setiap tahun bersamaan dengan momen Safari Ramadan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

"Safari Ramadan ini kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang setiap tahun, dan Baznas sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian karena pada dasarnya sesuai Undang-Undang Zakat Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 5, dalam melaksanakan kegiatan zakat, pemerintah membuat lembaga yang bernama Baznas," terangnya.

"Jadi, Baznas itu adalah mitra pemerintah daerah. Terkait dengan kaitan politik, Baznas sama sekali tidak mengikuti salah satu calon, apalagi mendukung, atau istilahnya bermain politik. Baznas murni adalah lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan zakat," papar Badrudin.

Baca Juga: Begini Alasan Wagub Banten, Kenapa Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Sangat Penting

Adapun mustahik penerima zakat, papar Badrudin, meliputi pelaku UMKM, Guru Ngaji, Guru Madrasah, Marbot Masjid, Pemandi Jenazah, Madrasah, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, dan Masjid.

"Penyaluran ini sumber anggarannya dari zakat yang dikumpulkan dari para Unit Pengumpul Zakat (UPZ), baik UPZ dinas maupun UPZ kecamatan. Zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir 90 persen, 10 persennya dari unsur masyarakat," beber Badrudin.***