Bikin Heboh Lagi, Menteri Natalius Pigai Minta Tambah Anggaran Triliunan Demi Membangun HAM di Indonesia

TOPMEDIA.CO.ID – Warganet kembali dihebohkan dengan ulah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang minta tambah anggaran sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai di kementeriannya.

Permintaan tambah anggaran itu disampaikan Natalius Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024.

Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR RI menilai anggaran yang diajukan oleh Menteri HAM tersebut merupakan baagian dari proses membangun citra Hak Asasi Manuia di Indonesia.

Meski begitu, Willy bersama pihaknya akan mengkaji ulang soal keingingan Natalius Pigai yang meminta anggaran mencapai angka luar biasa.

“Kami masih mengkaji yang dimaksud Menteri Pigai ini, untuk kebutuhan apa, dan belum kami dalami,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Willy mengingatkan era Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto mengedepankan terkait hak asasi manusia.

"Prabowo mencanangkan (program) ‘Makan Bergizi’, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, UUD 1945 kita, 20 persen itu untuk pendidikan, itu HAM," tegasnya.

Baca Juga: Provinsi Banten Terus Didorong Memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Produk Halal

Selain itu, TOPmedia.co.id sudah merangkum dari berbagai sumber soal permintaan Natalius Pigai yang mengajukan penambahan anggaran untuk Kementerian HAM.

Berikut ulasan selengkapnya:

• Minta Rp1 Triliun untuk Pegawai Kementerian HAM

Menteri HAM RI menyebut adanya kebutuhan dana sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan para pegawai kementeriannya.

Pigai mengungkap, KemenHAM membutuhkan penambahan pegawai dari yang awalnya 378 orang, menjadi 2.544 orang.

"Kalau saya punya staf 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Secara rinci, Menteri HAM RI itu menyebutkan penambahan staf yang terjadi di lingkungan kementeriannya.