Kebangpol Kabupaten Serang Salurkan Bantuan Keuangan ke Parpol, Bupati Serang : Ini Untuk Pendidikan Politik

TOPMEDIA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab Serang) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyalurkan bantuan keuangan untuk Partai Politik yang ikut kontestasi politik dalam pemilu pada 2019 lalu. 

Tercatat ada sebanyak 12 partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dengan nominal bantuan sebesar Rp, 2,4 Miliar. 

Ke dua belas partai politik tersebut yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PDIP, Berkarya, PAN, Nasdem, PPP, PBB dan Hanura.

Baca Juga: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih, Kesbangpol Kabupaten Serang Sosialisasikan Pemilu 2024

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, bantuan keuangan tersebut dinilai sangat penting guna digunakan oleh partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat. 

"Bantuan keuangan dari pemerintah ini sangat bermanfaat untuk partai politik karena ini tujuannya untuk menyiapkan kader-kadernya guna meningkatkan sumber daya manusianya," katanya. 

Ia mengatakan, ada peningkatan nominal bantuan kepada yang diberikan pada partai politik untuk tahun ini. Namun demikian jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan politik parpol.

Baca Juga: Skala Prioritas Pembangunan di Kabupaten Serang, Kepala Bappeda : Upaya Sejahterakan Rakyat Perintah Bupati Serang

"Karena kondisi keuangan di kabupaten Serang masih devisit maka disepakati angka untuk per suara nya rp 3.000 rupiah," jelasnya. 

Namun demikian, pihaknya meminta kepada Parpol untuk dapat bijak menggunakan anggaran tersebut dengan menentukan skala prioritas agar dapat dimanfaatkan dengan baik. 

"Kalau di lihat dari cukupnya masti tidak cukup tetapi bisa dibuat skala prioritas untuk kebutuhan partai yang bisa di back up dari anggaran ini karena sudah ada ketentuan juga untuk penggunaan anggarannya," jelasnya.

Baca Juga: Pemkab Serang Kolaborasikan Kinerja Bersama OPD, Kepala Bappeda : Kita Tim Penanganan Stunting

Tatu menjelaskan jika mengacu pala pemilu 2019 lalu, partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Bahkan untuk pilkada, jumlah partisipasi masyarakat jauh lebih rendah dari pileg. 

Untuk itu ia meminta kepada parpol untuk gencar melakukan pendidikan politik pada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat. 

"Ini tentu baik di Pileg atau Pilkada kalau pendidikan politik itu bagus sama jadi partisipasinya di 70. Nah ini jadi PR kita semua, baik pemerintah daerah maupun jajaran pimpinan parpol untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat supaya merka faham bahwa masyarakat punya andil jadi tidak boleh masa bodo," jelasnya.