Bupati Serang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan

TOPMEDIA - Dampak kekeringan, krisis air bersih, dan kemarau yang berkepanjangan direspons Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. 

Ia menetapkan Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.467-Huk.BPBD/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Serang. 

Keputusan tersebut ditetapkan atas situasi kondisi sejumlah kecamatan dan desa yang sangat terdampak kemarau dan El Nino.

Baca Juga: Relawan Ganjar Berikan Bantuan 50 Ribu Liter Air Bersih, Ringankan Beban Krisis Air di Kabupaten Serang

Mengakibatkan adanya bencana kekeringan dan krisis air bersih. 

Kemudian berdampak pula pada kondisi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat. 

Menurut Bupati Serang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah menggelar rapat dengan DKPP, Dinas Sosial, BMKG, PDAM, dan sejumlah pemerintah kecamatan untuk membahas dampak kemarau dan El Nino.

Baca Juga: Perluas Pasar Semen Ramah Lingkungan Berbahan Produk Baja, Krakatau Posco Gandeng Indocement Tunggal Perkasa

Selanjutnya BPBD Kabupaten Serang sudah melakukan asesmen terhadap kecamatan dan desa yang saat ini mengalami kekeringan dan krisis air bersih. 

"Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Serang kondisi kekeringan, dan krisis air bersih saat ini semakin meluas. Alhamdulillah BPBD sudah selesai asesmen data dan kita bisa menetapkan tanggap darurat bencana," kata Ratu Tatu kepada wartawan, Senin (11/9/2023). 

Pemkab Serang sudah melakukan penanganan bencana, dibantu oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah perusahaan, seperti PT Indah Kiat. Namun perlu penanganan optimal agar masyarakat terdampak bencana kekeringan dan krisis air bisa dibantu maksimal.

Baca Juga: Kado Spesial HUT Banten, Kini Hadir Aston Serang Hotel & Covention Center

“Insya Allah setelah ini lancar, pemda bisa turun maksimal,” ujarnya. 

Sekadar diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini bencana kekeringan di wilayah Indonesia yang terbagi dalam tiga kategori yakni Waspada, Siaga, dan Awas.

Bahkan sembilan provinsi kini berstatus Awas, salah satunya Provinsi Banten.