CILEGON, TOPmedia – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terkait penanganan persoalan banjir selama kepemimpinan Edi Ariadi disoal Ketua Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Markas Anak Cabang Kecamatan Ciwandan, Muhamad Sofyan.
Pasalnya, penanganan banjir yang sudah akut dan tidak terselesaikan hingga kini belum ada tindakan nyata yang mengarah kepada penanganan, meski Edi Ariadi akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat.
"Banyak industri besar yang berada di wilayah Kecamatan Ciwandan, semestinya pemerintah sigap dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan cara meningkatkan sarana infrastruktur yang lebih berkualitas dan bebas banjir," ucap Sofyan kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).
Kendati demikian, penanganan persoalan banjir malah terkesan di tunda-tunda dan tidak ada realisasinya. Padahal, kata Dia, rapat antara warga terdampak, pihak industri dan pemerintah (Dinas PUTR) telah berulang kali, namun tetap belum ada tindakan serius.
"Kalau saya lihat dari media, tim penanganan banjir sudah dibentuk. Lalu kenapa tidak disegerakan laksanakan. Industri dan mayarakat sudah sepakat agar pemerintah menjadi leader dalam pelaksanaanya," terangnya.
Lebih lanjut, dalam menindaklanjuti persoalan terebut dirinya akan berkoordinasi dengan Ketua LMP tingkat kota untuk menanyakan alasan lambatnya penanganan banjir.
"Kami akan sampaikan surat ke Ketua LMP Kota untuk menghadirkan Kepala Dinas PU bersama anggota DPRD Cilegon, akan kami tanyakan apakah persoalan banjir menjadi skala prioritas untuk di tangani atau tidak," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Ormas LMP Marcab Kota Cilegon, Tatang Tarmizi mengatakan, jika kebijakan Pemerintah Kota Cilegon terhadap penanganan persoalan banjir sepertinya terkesan tidak prioritas. Menurutnya, kebijakan yang di ambil oleh Wali Kota Edi Ariadi tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Seperti dibukanya dua hotel yakni Hotel Aston dan Swissbel, pusat perbelanjaan Transmart, pembangunan gedung Setda berlantai 6 dan pembangunan RS Hermina walaupun di tengah pandemi, dengan alasan untuk pertumbuhan ekonomi," cetusnya.
Oleh karena itu, pihaknya menunggu surat dari LMP Ciwandan dan akan di tindaklanjuti ke DPRD Kota Cilegon untuk mendudukan kembali pihak-pihak terkait dan meminta penjelasan persoalan banjir di Kota Cilegon.
"Nanti melalui DPRD kami minta Wali Kota dihadirkan dengan OPD terkait. Selagi Pak Edi belum pensiun. Saya juga akan lihat peran wakil rakyat (DPRD) sejauh mana dalam menjalankan tupoksinya," pungkasnya.(Firasat/Red)
