SERANG,TOPmedia - Provinsi Banten diyakini memiliki potensi Penanaman Modal Asing (PMA) yang cukup besar. Dengan tingginya PMA di Provinsi Banten tersebut, dapat menjadi peluang bagi Bank Banten untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana PMA, terutama dana untuk proyek – proyek yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Banten.
Diharapkan kontribusi Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah dapat lebih dirasakan, khususnya dalam sektor-sektor perekonomian yang strategis yang ada di Banten khususunya.
Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, dukungan para pemangku kepentingan, tentunya keberadaan Bank Banten akan memberikan efek pengganda perekonomian yang luar biasa kepada segenap masyarakat Banten dengan turut memanfaatkan kurva pertumbuhan ekonomi Banten yang relatif baik bilamana dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia.
Menurutnya, melihat dari data Badan Pengelolaan Statistik (BPS), dalam periode 2014 – 2019, PDRB Banten atas harga konstan tahun 2010 meningkat dengan compounding aggregate growth rate (CAGR) adalah 5,6 persen, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dengan CAGR 9,2 persen.
Masih kata Fahmi, meski pada kurun waktu enam bulan di tahun 2020 PDRB Banten turun dibandingkan periode yang sama tahun 2019, sebagai akibat dari pandemi virus corona yang berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi. Namun, pihaknya meyakini PDRB Banten diperkirakan akan kembali meningkat seiring potensi membaiknya konsumsi masyarakat ditengah adanya kebijakan new normal serta meningkatnya konsumsi Pemerintah yang didukung oleh pengeluaran untuk penanggulangan Pandemi COVID-19.
Sambung Fahmi, melihat pada sektor PMA, meskipun sempat meningkat dalam periode 2014 – 2017, namun PMA di Banten cenderung menurun beberapa waktu terakhir, terutama ditengah meningkatnya tekanan ekonomi secara global akibat pandemi covid-19, pada semester I 2020, terdapat 2178 proyek yang didanai dengan penanaman Modal asing, dengan nilai investasi mencapai USD733,1 juta.
Dimana, masih kata Fahmi, secara nasional, pada kuartal kedua tahun 2020, Provinsi Banten menempati peringkat kelima untuk realisasi investasi dari investor asing, dengan nilai investasi sebesar USD411,0 juta, dan memiliki porsi sebesar 6,1% dari total nilai penanaman modal asing di Indonesia.
Untuk itu, kedepanbpihaknya meyakini Provinsi Banten akan tetap menjadi salah satu tujuan investasi PMA yang didukung oleh jalur distribusi produk dan infrastruktur Banten yang sangat memadai seperti Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Tol Jakarta – Merak, Jaringan Kereta Api Jakarta – Rangkasbitung, maupun pelabuhan – pelabuhan yang ada di Banten.
“Dengan potensi PMA yang masih cukup besar di Provinsi Banten, maka hal ini dapat menjadi peluang bagi Bank Banten untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana PMA, terutama dana untuk proyek – proyek yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Banten. Dengan demikian, diharapkan kontribusi Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah dapat lebih dirasakan, khususnya dalam sektor-sektor perekonomian yang strategis,” tutup Fahmi.
Ekonom Senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri mengatakan, terlepas dari melambatnya perekonomian global dan nasional sebagai dampak Pandemi COVID-19, Faisal mengatakan bahwa perbankan perlu mempersiapkan diri guna menangkap peluang pemulihan ekonomi paska pandemi dan mendorong inovasi melalui teknologi.
Menurutnya, keberadaan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah sangat penting untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Banten. Keberpihakan segenap pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah di Provinsi Banten kepada Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah sangatlah diperlukan, tidak hanya dalam hal permodalan. Menempatkan Bank Banten sebagai salah satu pilar pembangunan dan menciptakan nilai tambah terhadap perekonomian daerah tentunya merupakan skema ideal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sebagai contohnya adalah bagaimana menempatkan Bank Banten sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat yang tentunya harus diiringi dengan kemajuan teknologi guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang sangat
membutuhkan intermediasi perbankan,” katanya. (Deni/Red)
