SERANG, TOPmedia - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk mengoptimalkan kinerja para Lurah dalam pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebab, salah satu penyumbang terbesar dari sektor pajak daerah berasal dari PBB-P2.
Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, TB Ridwan Akhmad mengatakan, Pemkot Serang harus serius dan sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan pendapatan PBB-P2, mulai dari sosialisasi hingga penagihan. "Harus benar-benar mengoptimalkan, kemudian sosialisasinya pun harus menyeluruh sampai dengan proses penagihannya," ujarnya, Kamis (12/3/2020).
PBB-P2 kata dia, merupakan penyumbang terbesar pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hal tersebut adalah penting dalam setiap pembangunan di Kota Serang. Apalagi saat ini Kota Serang sedang menuju kota metropolitan, dan tentunya perlu adanya penataan serta pembenahan infrastruktur. "Oleh karena itu, perlu adanya pengoptimalan pendapatan pada PBB-P2 yang merupakan penyumbang besar sektor pajak," ucapnya.
Kepala kantor kelurahan pada lima kelurahan tersebut, kata Ridwan harus dievaluasi secara mendalam. Sebab, kelima kelurahan itu tidak bisa memenuhi capaian target yang diberikan oleh Pemkot Serang, sehingga kinerja para Lurah ini perlu untuk dipertanyakan. "Harus diurai benang merah permasalahannya dan harus ketemu juga solusinya," katanya.
Apabila pada 2020 ini kelima kelurahan tersebut masih belum menunjukkan kinerjanya dengan baik, maka Walikota Serang selaku pemangku kebijakan berkewajiban untuk menindak tegas para Lurah. "Tentu saja, jika tahun ini mereka masih sama saja, maka Walikota layak mempertimbangkan pergantian. Kemudian, reward dan punishment saya kira itu perlu untuk diterapkan," ujarnya.
Sementara itu, Lurah Kuranji, Dade Satudin mengakui, bila kinerjanya belum maksimal, sehingga capaian PBB-P2 di kelurahannya masih rendah. "Saya mengakui bila kinerja kami belum maksimal, oleh karena itu kami akan berupaya bersama tim untuk memaksimalkan kinerjanya agar mendapat target yang lebih memuaskan," kataya.
Ia mengatakan, bila pihaknya terkendala dengan pengalihan sistem pembayaran PBB-P2 dari manual ke digital. "Kami terkendala dengan perubahan sistem dari manual ke digital. Tapi untuk mencapai target tahun ini, kami akan melakukan yang terbaik dengan target diatas 70 persen pada tahun ini," tuturnya.
Dilain tempat, Lurah Kilasah Fazuli yang merupakan kelurahan paling rendah capaian PBB-P2 tahun 2019, yakni hanya 9,97 persen. "Jujur, saya pun merasa malu dengan capaian target ini, tapi ke depan kami akan perbaiki kinerja kami dan tentunya tahun ini kami menargetkan di atas 60 persen dalam pencapaian PBB-P2," katanya.
Kelima kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Bendung hanya mencapai 9,97 persen, Sayar 14,5 persen, Kuranji 20,20 persen, Cibendung dan Kilasah 22,20 persen. "Kelima kelurahan itu hanya dapat di bawah 25 persen saja, dari lima itu dua kelurahan dari Kecamatan Taktakan, dan tiga dari Kasemen,†tuturnya. (TM1/Red)
