SERANG, TOPmedia - Ketua DPRD Banten, Andra Soni, menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, gagap dalam menghadapi kebencanaan. Hal itu lantaran, BPBD Banten dalam penanganan bencana belum maksimal dan tidak terkoordinir dengan baik. Sebab, BPBD Banten tidak memiliki data stok logistik ketersediaan pangan dan bahan bantuan untuk kedaruratan.
"Saya menyebutnya gagap bencana, sekarang yang jadi Pelaksana Tugas (BPBD) nya kepala Inspektorat. Kita harus perbaiki dan koordinasikan," kata Andra Soni, ditemui di gedung BPBD Banten, disela-sela rapat penanganan kebencanaan Provinsi Banten, Rabu (08/01/2020).
Menurutnya, BPBD Banten harus siap dan cepat masuk ke daerah terisolir dalam setiap kebencanaan. Sehingga, tidak ada korban bencana yang kelaparan dan sakit karena lambannya penanganan. Lantaran, bencana alam tidak bisa diprediksi kapan terjadinya.
Data korban bencana dan kerusakan pun harus diperoleh dengan cepat oleh BPBD sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam setiap kebencanaan. Sehingga penanganan korban bisa lebih cepat.
"BPBD harus siap menghadapi bencana kapan pun dan bisa masuk ke daerah terilosir. Harus ada juga pusat data terpadu, sehingga informasinya tidak berbeda-beda," terangnya.
BPBD Banten yang dipimpin oleh Kusmayadi yang juga kepala Inspektorat, dianggap terlalu elitis dan tidak mampu berkomunikasi baik dengan seluruh relawan yang ikut membantu penanganan korban banjir dan tanah longsor di Banten, baik di wilayah Tangerang Raya, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak.
Termasuk penyaluran bantuan yang seharusnya dikoordinir oleh BPBD belum tersalurkan dengan baik, dengan menumpuknya bantuan disetiap posko.
"Kalau dalam pandangan saya pribadi belum (terkoordinir dengan baik), tapi mereka mengklaim sudah terkoordinasi. Apakah mereka sudah terkoordinasi dengan relawan yamg nampak di depan mata? Mereka mengaku belum terkoordinasi. Banyak bantuan yang menumpuk, seperti pakaian layak pakai," jelasnya. (Ydtama/Red)
