SERANG, TOPmedia - Rencana Gubernur Banten yang akan memediasi masalah aset yang masih banyak belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kepada Pemerintah (Kota) Serang meskipun telah berjalan hingga 12 tahun ini, Walikota Serang siap menunggu.
"Kalau memang pa gubernur ada rencana mau memediasi masalah aset ini ya kita menyambut baik. Kita (Pemkot Serang, red) siap menunggu,) dan mudah-mudahan Pemkab Serang punya progreslah," kata Walikota Serang, Syafrudin, Senin (02/12/2019).
Rencana Gubernur Banten tersebut menurut Syafrudin dapat segera dilakukan, lantaran kalau menurut aturan, masalah aset ini Pemkab Serang telah melanggar undang-undang yang ada.
"Kalau menurut aturan inikan Pemkab Serang sudah melanggar, makanya jangan ngomong ajah, tindak lanjuti, kita siap. Wong mau nerima aset ko, kapan saja kita siap," ujarnya.
Dalam masalah aset ini juga Syafrudin mempertanyakan terkait aturan dan tindak lanjut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sampai sekarang belum ada kejelasan yang dilakukan walaupun tahu masalah ini.
"Dalam aturannya kan jelas, masalah aset ini di undang-undangnya menyebutkan paling lambat 5 tahun harus diserahkan. Saat ini, yah pastilah jadi temuan BPK, pasti sudah jadi temuan. Saya harap makanya harus jelas juga dari BPK nya kedepannya seperti apa sarannya ini, karna kan ini sudah jelas melanggar aturan," tegasnya.
Sebetulnya, lanjut Syafrudin, masalah aset ini pihaknya tidak menekan harus langsung semua diserahkan, namun secara bertahap juga tidak apa-apa, namun harus jelas.
"Ya mudah-mudahan dengan adanya itikad baik dari gubernur ini kita sambut baiklah, dan kita harap juga Pemkab Serang harus juga punya progreslah untuk penyelesaiannya. Tahun ini berapa, tahun depan berapa, yang penting jelas, agar ada penyelesaiannya. Kan nantinya juga akan selesai kalau jelas. Lagiankan kalau kita usir juga ga ada tempatnya, mau kemana mereka? Jadi Pemkab Serang harus punya itikad baiklah," tandasnya. (Tb/Red)
