SERANG, TOPmedia - Kejadian penusukan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto di Pandeglang, pada pukul 11:00 WIB hari ini Kamis 10 Oktober 2019, mendapatkan perhatian seluruh masyarakat di Indonesia maupun di Banten.
Mulai dari anggota dewan, sampai dengan tokoh agama pun memberikan komentarnya. Salah satunya, dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Banten, Moh. Rano Alfath. Ia mengaku prihatin dan mengecam aksi penusukan kepada Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang.
Ia menilai, kejadian ini telah mencoreng nama baik Banten, dan insiden ini terlalu berlebihan. Bahkan bisa berpotensi memicu gerakan radikalisme yang saat ini rentan berkembang di Indonesia.
“Ini menjadi isu nasional, bahwa paham radikalisme memang masih ada di masyarakat,” ungkap Rano melalui sambungan Telepon, Kamis (10/10/2019).
Maka dari itu, kata Rano, bahwa kuantitas dan intensitas penyebaran paham tersebut harus terus dipantau dan dijaga oleh aparat. “Tentunya bukan aparat saja, tapi seluruh lapisan masyarakat juga harus turut membantu. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan seterusnya. Ini perlu ditingkatkan, karena paham radikal bisa saja tumbuh di lingkungan sekitar kita," jelasnya.
Terkait pelaku, Rano beranggapan, aparat penegak hukum harus usut tuntas, tidak hanya diberi hukuman yang sesuai, tapi juga diungkap motifnya.
“Atas alasan apapun, radikalisme dan anarkisme tidak sejalan dengan semangat kebangsaan. Kita sangat sayangkan bahwa insiden ini terjadi di Banten, daerah pendekar dengan semangat amar maruf nahi munkar. Oleh sebabnya, kita berharap seluruh lapisan warga, jajaran Pemerintah, dan kepolisian dapat menyelesaikan masalah ini yang dimulai dari Banten, sehingga dapat menjadi pembelajaran preventif, supaya tidak terulang,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris PWNU Banten, Amas Tadjuddin ikut angkat bicara. Ia mengatakan, penyerangan terhadap Menkopolhukam di Menes Pandeglang adalah perbuatan kejahatan yang harus diusut tuntas, apalagi pelakunya disinyalir kelompok terpapar anti ideologi negara Pancasila.
Apalagi, kata Amas, bahwa pelakunya dipastikan terpapar faham khilafah-NII-ISIS yang hendak membuat kekacauan, dan bisa saja untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mengingat, sambungnya, Wiranto sebagai Menkopolhukam adalah pemegang amanat keamanan negara.
"Makanya, kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tingkatkan kewaspadaan. Jangan terprovokasi para petualang politik dan pengasong anti ideologi negara pancasila. Ancaman nyata gerakan faham radikal terorisme itu ada di Banten, oleh karena itu tanpa ragu mendukung aparat keamanan Polri dan TNI untuk berindak tegas terhadap kelompok terpapar khilafah ISIS sesuai hukum dan perundang-undangan," tandasnya. (TM3/Red)
