SERANG, TOPmedia - Banten Membangun, Masyarakat Sejahtera, tema HUT Banten ke-19 Tahun ini menjadi salah satu tema dalam Forum Grup Discusion (FGD) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten bersama Pokja (Kelompok Kerja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (2/10/2019).
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy secara resmi membuka FGD tersebut. Sebelum diskusi terbuka, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Banten, Andra Soni juga turut menyaksikan Pengukuhan Kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten periode 2019-2021 dibawah kepemimpinan Aditya Ramadhan dan Wahyu Arya oleh Ketua Pokja Sebelumnya, M Ruyani Periode 2017-2019.
Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan forum diskusi terbuka dengan meghadirkan narasumber dari Pimpinan DPRD Banten yaitu, Wakil Ketua DPRD Banten periode 2019-2024 M. Nawa Said, Kepala Diskominfo Banten Komari dan Akademisi Untirta Dr. Suwaib Amirudin.
Baca juga: HUT ke- 19 Tahun Banten, Kesejahteraan Masyarakat dan Inovasi Program Harus Ditingkatkan
Berbicara kesejahteraan masyarakat, Menurut Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said, hingga hari ini kesejahteraan masyarakat Banten belum dikategorikan sejahtera secara merata, walaupun jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten itu lebih tinggi diangka tingkat nasional yaitu 71.95 persen.
"Kalau diperinci lebih detail lagi, ternyata masih 3 daerah, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, indeks IPM nya masih jauh dibawah rata-rata. Nah inilah yang disebut kesenjangan sosial," ujar Nawa Said.
Disampaikan Nawa Said, sebaiknya pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya untuk menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari unsur tokoh masyarakat, petani, NGO, masyarakat pedesaan dan Pers. Agar pemerintah mendapatkan banyak masukan, sehingga masukan tersebut menjadi pijakan untuk dibuatkan regulasi atau Payung hukum berupa Perda-perda yang melindungi Masyarakat dan dampak hasil akhirnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan.
"Untuk mencapai itu memang diperlukan keberanian Pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam segi Anggaran. Misalnya, bagaimana bantuan keuangan terhadap daerah tidak seragam, kemudian nilainya dinaikka. Jadi bicara kesejahteraan masyarakat tidak cukup dengan menaikan gaji pegawai Pemprov dan gaji para guru-guru SMA dan SMK," kata Nawa, yang akrab dipanggil Cak Nawa. (TM-1/Red)
