SERANG,TOPmedia - Menjelang 3 tahun masa kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten menilai bahwa kepemimpinan mereka belum berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Banten.
"Kualitas pendidikan dan infrastruktur pendidikan berkualitas sekolah hanya narasi kosong, karena sampai saat ini janji WH-Andika belum terealisasi, yaitu membangun 2.016 ruang kelas baru atau 168 unit sekolah jenjang SMAN dan 1.563 ruang kelas baru/ 130 unit sekolah untuk jenjang SMP," kata Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Provinsi Banten, Ahmad Solahudin, Senin (1/10/2019).
Disampaikan Ahmad, ada 8 tuntutan yang disuarakan pada aksi kali ini yaitu, Pecat Kepala OPD yang tidak mampu bekerja, tuntaskan program yang belum terealisasi, lakukan percepatan pembangunan, wujudkan Banten yang bebas dari KKN, tuntaskan tingginya angka pengangguran, tegakkan perda CSR N0.5 Tahun 2016, Tegakkan Perda Ketenagakerjaan no.4 Tahun 2015. “Apabila point tersebut tidak dipenuhi, maka Gubernur dan Wakil Gubernur lebih baik mundur dari jabatannya,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bnaten Wahidin Halim didampingi Sekda menemui langsung para aktivisi mahasiswa PMII Banten tersebut. WH menjelaskan beberapa point yang menjadi pertanyaan para aktivis mahasiswa terkait pendidikan dan percepatan pembangunan infrastuktur.
"Pertama, terkait pendididikan SMA dan SMK Negeri, selama ini Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta," kata WH.
Pada tahun 2019 masih menurut WH, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. “Dari alokasi itu, Rp 970 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN,” jelas WH. (TM-1/Red)
