• Minggu, 3 Juli 2022

Tak Ada Penyelesaian Konflik, Petani Tuding Gubernur Tidak Serius Jalankan Reforma Agraria

- Selasa, 24 September 2019 | 15:47 WIB
Masa Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten saat berunjukrasa di halaman DPRD Banten. (foto:TOPmedia)
Masa Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten saat berunjukrasa di halaman DPRD Banten. (foto:TOPmedia)

SERANG, TOPmedia - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dinilai tidak serius menjalankan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres RA). Perpres RA mengatur pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Preforma agraria.

Ketidakseriusan Wahidin Halim tersebut, selain karena belum terbentuknya GTRA di Kabupaten/Kota Provinsi Banten, juga belum adanya penyelesaian konflik agraria melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada petani dan rakyat tak bertanah di Banten.

Sekjen Dewan Pengurus Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 86 tahun 2018 yang mengatur pembentukan GTRA  yang diketuai Gubernur Banten Wahidin Halim, tetapi GTRA ini tidak berfokus menyelesaikan konflik agraria melalui skema Tora, melainkan kepada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi tanah non konflik.

"Sehubungan dengan itu, bersamaan dengan Peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2019 DPW SPI Banten dan Lembaga Kajian Agraria Damar Leuit Banten mendesak Gubernur Banten sebagai Ketua GTRA Banten, segera menyelesaikan konflik agraria melalui redistribusi TORA kepada petani dan rakyat tak bertanah diseluruh wilayah provinsi Banten," ujarnya Selasa (24/09/19).

Ia juga mengungkapkan bahwa, tuntutan tersebut sesuai dengan janji politik Wahidin Halim dan Andika Hazrumy saat terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang menempatkan pertanian sebagai permasalahan ke-8 dari 21 permasalahan umum yang harus dituntaskan.

Senada dikatakan Divisi advokasi api Banten Ani afiana. Menurutnya, ketidakseriusan Gubernur Banten juga bisa dilihat dari belum terbentuknya GTRA di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

"Kemudian penyelesaian konflik juga masih mangkrak, seperti yang terjadi pada petani di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dengan PT. Pertiwi Lestari. Kemudian petani di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang dengan Perum Perhutani. Lalu petani di Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang dengan TNI AU," jelasnya.

Untuk itu, kata Ani. Pihaknya meminta agar Gubernur Banten segera menyelesaikan persoalan tersebut, dan menjalankan Perpres sesuai fungsinya. (Ik/Red)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Hakim Tunisia Perpanjang Pemogokan Kerja Nasional

Selasa, 21 Juni 2022 | 07:40 WIB
X