Serius Tolak Geothermal Padarincang, SAPAR Gelar Aksi di Depan Kementerian ESDM Jakarta

photo author
- Senin, 9 September 2019 | 19:09 WIB
SAPAR menggelar aksi di depan Gedung Kementerian ESDM di Jl. Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. (Foto: TOPmedia)
SAPAR menggelar aksi di depan Gedung Kementerian ESDM di Jl. Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. (Foto: TOPmedia)

JAKARTA, TOpmedia - Mahasiswa dan warga Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, yang tergabung dalam aliansi Syarekat Perjuangan Rakyat (SAPAR), yang melakukan aksi Long March dari depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Serang sejak hari Jumat ( 6/9/2019) ke Kementerian ESDM di Jakarta akhirnya sampai pada hari ini, Senin (9/9/2019).

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan warga terhadap rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Geothermal yang berada di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

Menurut Tokoh pemuda Padarincang, Rendy Muhamad Yani, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan sekaligus peringatan bagi pemerintah, bahwa warga Padarincang sudah bulat menolak proyek PLTPB.

"Dengan adanya megaproyek tersebut maka secara langsung akan merusak alam Padarincang, dimana mayoritas masyarakat Padarincang bergantung hidup dengan bertani," ungkapnya.

Baca juga: Bupati Serang Dinilai Tidak Berpihak ke Warga, Mahasiswa dan Masyarakat Long March ke Jakarta

Aksi ini kata Rendy, merupakan lanjutan dari rangkaian penolakan yang telah dilakukan sejak 2017 lalu. terkait penolakan warga masyarakat terhadap mega proyek Geothermal yang berada di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

"Aksi hari ini, di Kementrian ESDM ini, kita dari teman teman, masyarakat, dan mahasiswa dengan tujuan dan tuntutan yang sama untuk meminta mencabut izin mega proyek Geothermal yang berada di Padarincang," katanya.

Rendy menerangkan, klaim pemerintah bahwa semua tahap dan proses perizinan sudah berjalan sesuai prosedur berhadapan dengan upaya warga mempertahankan hak-hak dasar mereka yang seharusnya dilindungi negara.

"Aksi penolakan ini juga mengetengahkan pertanyaan-pertanyaan mendasar, diantaranya untuk apa kengototan menggali sumber-sumber energi yang belum jelas peruntukannya dan siapa yang berani menjamin keselamatan warga jika potensi panas bumi dikeruk dikawasan rentan bencana. Pertanyaan yang juga penting untuk dijawab adalah, benarkah Indonesia berada pada situasi krisis energi? atau berbagai mega proyek yang dipaksakan hanya sekedar untuk menyediakan karpet merah bagi investor sambil menggadai masa depan generasi Indonesia?" terangnya.

Aksi yang dilakukan di depan gedung Kementerian ESDM jakarta ini, didampingi juga oleh LBHI Jakarta dan  Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Jakarta akhirnya ditemui oleh Direktur Jenderal (DirJen) Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Sutijastoto.

"Awalnya kita ingin ditemui Humasnya, tapi kita menolak ditemui oleh humas. Kita minta dirjen nya yang keluar, dan dirjen nya keluar diakhir aksi sehabis kita desak untuk keluar. Hasilnya mereka akan menemui kita nanti pada tanggal 17 September ini," tutupnya. (TB/Red)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X