SERANG, TOPmedia - Setelah ada jaminan tertulis kesepakatan untuk mempekerjakan kembali enam guru honorer yang sempat dilakukan pencabutan Surat Keputusan (SK) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten lantaran pose dua jari sambil memegang stiker Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019, Ketua Forum Honorer Banten urungkan demo dan masalah sementara selesai.
Menurut ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Al Kosim mengatakan, terkait demo para guru honorer yang rencananya akan dilakukan pada Kamis (28/03/2019) dibatalkan, lantaran telah ada surat kesepakatan antara Persatuan Guru Repoblik Indonesia (PGRI) Banten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten.
Baca juga: Minta SK Pengangkatan Kembali 6 Honorer, Forum Honorer Banten Tetap Akan Aksi Solidaritas 28 Maret?
"Ya kita tadi dengan kepala KCD Pendidikan Kabupaten Tangerang Lukman, ketua PGRI Banten Aep Junaidi telah melakukan kesepakatan terkait akan dipekerjakan kembalinya enam guru Honorer yang di cabut SK nya, dan terkait honornya nanti akan dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku terhitung ketika mereka memulai kerjanya pada tanggal 1 Mei 2019. Dengan kesepakatan itu, surat PGRI noner 56/ORG/Prov/IV/2009 tidak berlaku lagi dan keenam orang yang bersangkutan pun telah menerima," katanya, saat dikonfirmasi, Kamis (28/03/2019).
Baca juga: 6 Guru Honorer di Banten Batal Dipecat, Begini Tanggapan Menpan RB
Jadi, jelas martin, intinya kalau yang enam orang yang besangkutan ini telah menerima untuk dipekerjakan kembali, masalah ini dianggap selesai, kecuali kalau enam orang yang bersangkutan tidak menerima.
"Jadi kalau bahasa kasarnya mah, mereka kan sudah mengakui kesalahanya yah, satu bulan ini sebenarnya di skorsing doang dan dalam surat kesepakatan telah kita buat. Tapi, kalau memang nanti tidak dipekerjakan kembali atau tidak sesuai dengan itu, PGRI siap akan menurunkan pasukannya," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Kabupaten Tangerang Lukman menerangkan, untuk surat kesepakatan sudah dibuat, namun memang belum ada tanda tangan Kadis, tapi surat tersebut telah diberikan pada Dindikbud Banten untuk disetujui kepala Dinas.
"Semalam dalam surat kesepakatan belum ada tanda tangan dari pa kadis, saya tungguin, kita sudah hubungi pa kadis, namun belum ada jawaban, kita juga belum tau apakah beliau berkenan untuk menandatangani surat tersebut atau tidak. Terkait itukan hak beliau, saya ga berani berandai-andai dulu, tapi saya yakin pa kadis pasti akan ambil sikap," tandasnya. (Tb/Red)
