SERANG,TOPmedia – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, belanja daerah rencana pada APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 11,05 triliun, namun dalam pelaksanaan program kegiatan alokasi belanja tersebut hanya terserap sebesar Rp 9,99 triliun atau 90,39 persen.
"Sehingga sisa lebih peehitungan anggaran (silpa) Rp 1,07 triliun," ungkap Gubernur saat menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) tahun anggaran 2018. Laporan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten di Sekretariat DPRD Banten, Rabu (6/3/2019).
Lebih lanjut dipaparkan gubernur, dalam laporannya mengatakan, LKPj merupakan kewajiban yang harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk itu, pemprov telah menyerahkan laporan kepada DPRD Banten pada 22 Februari 2019.
"Disampaikan dalam rapat paripurna yang selanjutnya untuk rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan penyelanggaran pemerintah," ujarnya.
Mantan Walikota Tangerang dua periode itu menuturkan, ada tujuh program prioritas dalam pelaksanaan tahun anggaran 2018. Pertama, peningkatan akses mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku. Ketiga, pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal.
Selanjutnya keempat, perlindungan dan rehabilitasi sosial. Kelima, pemanfaatan sumber daya kelautan. Keenam, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta ketujuh peningkatan pengendalian dan penatausahaan daerah.
"Tujuh prioritas itu dilaksanakan dalam 129 program dan 1.013 keguatan yang dijabarkan dalam 35 bidang urusan," katanya.
Lebih lanjut dipaparkan gubernur, adapun target pendapatan daerah Rp 10,48 triliun dan teralisasi sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 10,32 triliun atau 98 persen.
Dari tahun anggaran 2018 juga terdapat capaian indikator makro yang diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022. "Indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin capaiannya lebih baik dibanding 2017," tuturnya.
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, selanjutnya LKPj tahun anggaran 2018 akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (pansus) DPRD. "Fraksi-fraksi telah melayangkan surat terkait keanggota pansus. Susunan pimpinan Pansus Pembahasan LKPj tahun anggaran 2018 terdiri atas, ketua Upiyadi Mouslekh dari Fraksi Hanura, Wakil Ketua Suryadi Nian dari Fraksi NasDem," ujarnya. (Ik/Red)
