SERANG, TOpmedia - Terkait ramainya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Padarincang terhadap Proyek panas bumi atau Geothermal membuat Sekertaris Lingkungan Hidup angkat bicara. Menurutnya penolakan adalah proses kehendak dari masyarakat.
"Dulu juga ada Danone ditolak dan penolakan masyarakat harus betul-betul dipertimbangkan. Harus kembali ke masyarakat kalau masyarakat bener-bener menolak mau apa lagi," katanya saat di temui usai Peringatan Hari Bumi Kabupaten Serang, di Aula Kecamatan Ciruas, Sabtu (28/4/ 2018).
Dibalik penolakan seharusnya, masyarakat bangga karena di Kabupaten Serang ada Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kebijakan dari Pemerintah supaya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.
"Kan sudah ada prosedur pemanfaatan yang baik jangan sampai kaya di Aceh, karena tidak diurus pemerintah akhirnya jadi masalah. Peraturannya harus jelas jadi risikonya kecil apalagi dalam bentuk gas dan minyak," ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, sebetulnya kalau memang ada potensi harus ada pemanfaatan, siapa yang tidak mendukung kalau itu bentuknya pemanfaatan.
"Saya mendukung apabila pemanfaatannya itu betul-betul mengikuti proses aturan yang ditetapkan. Sehingga manfaatnya bisa kita ambil, musibahnya bisa diminimalisir kalau ada potensi tidak dimanfaatkan juga salah," terangnya.
Sebelumnya, Warga Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, kembali lakukan aksi pemblokiran akses masuk ke lokasi proyek Panas bumi (Gehotermal).
Mereka berdoa dan meminta kepada pemerintah agar tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki PT Sintesa Banten Geothermal di Gunung Prakasak yang akan habis pada pada 28 April 2018.
”Mari kita sama bersemangat menolak proyek geothermal ini, yang akan membawa dampak buruk kepada masyarakat,” teriak salah seorang warga.
Aksi yang ketiga kalinya di lokasi proyek tersebut dikomandoi oleh Syarekat Perjuangan Rakyat (Sapar) yang diisi berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Padarincang.
“Kita minta pemerintah tidak memperpanjang lagi izinnya, karena kami tetap menolak proyek ini,” ujar Humas Sapar Muhammad Rendi. (Riz/Red).
