CILEGON, TOPmedia - Enam dermaga di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon dan tujuh dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung dianggap belum mampu melayani dengan baik arus lalu lintas di Selat aunda.
Hal ini lantaran, dari 68 kapal yang beroperasi, masih ada 60 persen kapal yang menganggur dan tidak dioperasikan.
"Karena 60 persen (kapal) itu tidak bisa beroperasi, dermaga yang dibangun harus dua kali lipat, kalau sekarang enam berarti 12 dermaga," kata Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR RI Komisi VI, melalui sambungan selulernya, Rabu (17/01/2017).
Terlebih, menurut politisi Gerindra ini menerangkan Presiden Jokowi memiliki program utamanya yakni Poros Maritim. Sehingga, pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa yang dikelola oleh PT ASDP Ferry Indonesia, selaku BUMN, harus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat.
"Tentu terjadi idle capacity, kurang efektif dalam penggunaan infrastruktur atau failitas publik. Akhirnya akan menggerus ekonomi kita, kalau mislanya ini sampai terjadi, dengan begitu, saya menekankan pada PT ASDP kemarin ataupun pemerintah untuk segera membangun dermaga tambahan," terangnya.
Bambang pun menyarankan adanya satu kebijakan pemerintah, untuk memoratorium perizinan yang ada dilintasan tersebut. Tujuannya taklain agar terjadi keseimbangan antara jumlah kapal dan dermaga itu sendiri.
"Ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan, di antara jumlah kapal dengan jumlah dermaga itu, agar semua kapal memiliki satu pelayanan, baik keamanan maupun keselamatan," jelasnya. (YDtama/Red)
