SERANG, TOPmedia - Puluhan mahasiswa UIN Banten yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) menilai sejak kepemimpinannya, Wahidin Halim-Andika Hazrumy selama delapan bulan belum membawa perubahan di Provinsi Banten.
Dikatakan Koordinator Aksi, Faqih Hilmi, bahwa saat ini kerja Gubernur Banten dalam menyikapi persoalan umum nampaknya begitu masif.
"Seperti pemberantasan korupsi di Banten Gubernur juga lambat dan ketidaktegasan dalam menyikapi kasus korupsi yang dilakukan direktur RSUD Banten," ujarnya saat orasi di depan Kampus UIN Banten, Jumat (12/1/2018).
Selama delapan bulan, mulai tingkat kemiskinan di Provinsi Banten yang dinilai massa aksi semakin meningkat pada bulan September 2017 dari 675,04 jiwa menjadi 669,85 yang artinya naik 24,79 jiwa itu terlihat didata BPS. Angka putus sekolah di Banten yang cukup memperhatinkan. Angka putus sekolahpun pada tahun 2017 mencapai 7.783 orang. Untuk SD 1.669 orang, SMP 1.727 orang, SMA 1.234 orang dan SMK 3.153.
Para massa aksi menginginkan Gubernur Banten Wahidin Halim yang mampu dan dapat mensehjaterakan rakyatnya dan mengabdi pada rakyat, guna mengurasi permasalahan yang ada di Provinsi Banten.
“Sepuluh mega proyek yang dititipkan di Banten dalam pepres nomor 58 tahun 2017 sebagai bagian mega proyek strategis Nasional yang kemudian apakah nantinya proyek tersebut akan menguntungkan rakyat Banten,” paparnya.
Maka dari itu, pihaknya menuntut kepada Gubernur Banten, untuk memberantas angka putus sekolah di Banten dan berantas angka kemiskinan.
“Optimalkan sarana dan prasarana pendidikan, wujudkan kesehjateraan guru honorer, maksimalkan anggaran pendidikan 20 persen, wujudkan kesehatan gratis untuk rakyat miskin, makimalkan anggaran kesehatan, wujudkan pendidikan tingkat SLTA, wujudkan reformasi birokrasi dan wujudkan clean and good govermant di Banten,” pungkasnya.(Gilang/Red)
