Ratusan Dokter di Cilegon Gelar Aksi Damai Tolak DLP

photo author
- Senin, 24 Oktober 2016 | 09:57 WIB
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Cilegon menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Cilegon. (Foto: TOPmedia)
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Cilegon menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Cilegon. (Foto: TOPmedia)

CILEGON, TOPmedia -  Ratusan dokter di Kota Cilegon yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Cilegon, menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Cilegon, untuk menolak adanya pemberlakuan profesi Dokter Layanan Primer (DLP), Senin (24/10/2016).

Desakan penolakan DLP yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2013 ini dilakukan lantaran dinilai merugikan para dokter yang telah lulus lebih dulu, serta memberatkan masyarakat yang akan menempuh pendidikan kedokteran.

Dijelaskan Ketua IDI Cabang Cilegon Ari Soetopo, profesi DLP yang diberlakukan otomatis juga akan memperlama masa tempuh  pendidikan yang dinilai akan berimbas pada mahalnya biaya pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat nantinya.

"Tentu saja ini akan sangat memberatkan, kami para dokter juga akan dikemanakan jika setiap dokter yang bisa melakukan praktek dilayanan primer klinik maupun puskesmas harus menempuh jenjang Pendidikan profesi Dokter Layanan Primer yang akan memakan banyak waktu, yang ada malah akan terjadi kekosongan," ujar Ari, Senin (24/10/2016).

Untuk itu para dokter ini mendesak adanya reformasi sistem pendidikan kedokteran dan sistem kesehatan yang pro rakyat.

Sementara itu, Ketua Persatuan Dokter Umum Indonesia Komisariat Cilegon, Faisal mengatakan, adanya peraturan baru ini akan mempersulit calon-calon dokter nantinya. Bahkan menurutnya sistem pendidikan yang lama bakal memungkinkan adanya dokter asing yang direkrut untuk mengisi kekosongan dokter akibat lamanya masa tempuh pendidikan.

"Ini sangat merugikan, makanya kami menuntut agar ada reformasi sistem pendidikan kedokteran. Selain menolak program DLP, kami juga mendesak DPR untuk mereview dan merevisi UU No.20 tahun 2013 yang mengatur itu," jelas Faisal.

Terkait hal ini IDI Cabang Cilegon bersama IDI se-Indonesia juga telah meminta presiden menghentikan rencana pembentukan program pendidikan DLP oleh Kementerian Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Kesehatan. IDI bahkan meminta agar pemerintah melakukan reformasi sistem kesehatan yang berorientasi kepada rakyat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. (S.H/Red)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X