CILEGON, TOPmedia – Pemerintah orde baru melalui sejumlah kebijakannya, termasuk kebijakan membangun pabrik baja PT Krakatau Steel, dinilai telah berkontribusi terhadap menurunnya pamor perguruan islam Al-Khairiyah. Hal itu merujuk pada direlokasinya pondok pesantren Al-Khairiyah untuk kegunaan pembangunan pabrik baja BUMN tersebut pada era tahun 70-an akhir di Cilegon, yang pada saat itu masih masuk wilayah Kabupaten Serang.
Hal itu diungkapkan sesepuh Al-Khairiyah, Prof. DR HMA Tihami MA MM, saat menyampaikan makalahnya dihadapan seribuan peserta Muktamar Alkhairiyah 9 di Kampus Al-Khairiyah Citangkil, Cilegon, Sabtu (22/10/2016).
“Relokasi pesantren di tempat yang baru dan berpencarnya masyarakat, termasuk kampung-kampung dan desa satelit dari pondok pesantren Al-Khairiyah saat itu, mengakibatkan seluruh spirit, ruh dan budaya pesantren tersebut habis,” kata Tihami.
Ditambahkan Tihami, stress social menjelang penggusuran dan relokasi mengakibatkan konflik di tubuh Jamiyah Alkhairiyah. Krisis kepemimpinan ustadz dan kiyai mengakibatkan menurunnya kewibawan ustad dan kiyai di dalam dan oleh warga jamiyahnya sendiri.
Sejalan dengan itu, Ketua Umum PB Al-Khairiyah Hikmatullah A. Syamun juga mengatakan dalam lapoan pertanggungjawabannya, kebijakan orde baru yang telah menghapuskan kebijakan bantuan pemerintah kepada madrasah Al-Khairiyah melalui PB Al-Khairiyah, juga telah berkontibusi negativ terhadap loyalitas madrasah-madrasaah Alkhairiyah kepada PB Alkhairiyah.
“Di Bekasi, dari belasan madrasah Al-Khairiyah saat itu, kini hanya tersisa dua saja. Yang lainnya telah berganti nama karena mengangap tidak adanya kontribusi PB Alkhairiyah kepada madrasah mereka,” kata Hikmatullah.
Muktamar yang dibuka pada Jumat (21/10/2016) oleh Gubernur Banten Rano Karno tersebut mengagendakan pemilihan Ketua Umum PB Al-Khairiyah yang baru yang akan menjadi pemimpin ormas Islam dengan ratusan cabang madrasahnya yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia. (Hms/red)
