TOPMEDIA.CO.ID - Setelah pelantikan para menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto periode 2024 – 2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024 lalu. Salah satunya Natalius Pigai yang dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI.
Keberadaannya di kursi Menteri HAM, diharapkan mampu memberantas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi tanah air.
Seperti yang selalu terjadi di Tanah Papua, banyak kasus kekerasan yang terjadi yaitu peristiwa kontak senjata dan penembakan terhadap warga sipil yang tak bersalah.
Bahkan, laporan Komnas HAM RI yang terbit pada Agustus 2024, banyak peristiwa pelanggaran HAM di Papua tak terlepas dari tindakan kekerasan dan konflik bersenjata.
Apalagi situasi kekerasan di Papua tak terlepas dari pendekatan keamanan yang terus mengakibatkan kekerasan politik dan pelanggaran HAM.
Frits Ramandey, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua menyampaikan kasus – kasus tersebut didominasi oleh peristiwa kontak penembakan serangan tunggal.
Baca Juga: Kekerasan Terhadap Perempuan Bentuk Pelanggaran HAM
"Penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik 7 kasus, dimana 1 peristiwa bisa menimbulkan lebih dari tindakan kekerasan," kata Frits Ramandey dalam keterangan resminya di Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024 lalu.
Frits Ramandey mengatakan di tanah Papua pun menyebut daerah Kabupaten yang mempunyai jumlah kasus tertinggi.
“Apalagi di Kabupaten Puncak 5 kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Nabire masing – masing 3 kasus,” jelasnya.
Kepala Perwakilan Komnas HAM menyebut korban meninggal dunia dan mengalami luka – luka akibat dari kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.
Jokowi Soal Pelanggaran HAM
Berkaca dari kasus kekerasan yang terjadi di Papua, Presiden Jokowi juga pernah mengakui pelanggaran HAM berat telah terjadi di berbagai peristiwa di tanah air.