SERANG, TOPmedia - Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Serang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera periksa Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Mereka menilai bahwa Menteri BUMN dan Menko Marves itu diduga terlibat dalam bisnis PCR yang belakangan ini ramai menjadi polemik di tengah situasi pandemi Covid-19.
Ketua LMND Kota Serang, Recky Pamungkas mengatakan, bahwa Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi melalui PT.GSI.
Recky menuturkan, dirinya bersama-sama teman akan terus melakukan aksi bersama kawan-kawan, untuk mendesak KPK terkait bisnis PCR dan menyeret pejabat tinggi negara.
Menurutnya, kejadian itu bukan kali pertama dilakukan. Oleh itu, LMND Kota Serang, akan terus melakukan aksi secara nasional dan di berbagai daerah turut serta melakukan hal sama.
"Sejak Majalah Tempo merilis hasil penelusurannya terhadap PT.GSI yang memiliki relasi dengan pejabat tinggi negara, Erick Tohir dan Luhut Binsar Panjaitan melalui persekutuan bisnis maupun keluarga. Ditambah dilaporkannya kasus ini ke KPK oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 4 November lalu, LMND secara nasional telah mengintruksikan kepada kolektif LMND di seluruh wilayah dan Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk melakukan aksi bersama mendesak KPK segera memeriksa Erik Tohir dan Luhut," kata Recky saat ditemui di Kota Serang, Jum'at(26/11/2021).
Sejak laporan tersebut masuk ke KPK hingga beberapa kali, kata Recky, namun hingga saat ini KPK belum sama sekali memberikan tanda-tanda akan segera mengusut kasus tersebut.
Tak sampai disitu, Recky menjelaskan, PT GSI merupakan perusahaan swata yang dimiliki oleh Yayasan Adero Bangun Energi organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy milik Garibaldi Thohir, kakak ET, serta PT. Toba Sejahtera dan PT. Toba Bumi Energi yang memiliki afiliasi dengan LBP.
"PT yang didirikan awal tahun 2020 ini membuat laboratorium umum serta memfasilitasi 'tes PCR' untuk mendeteksi seseorang apakah terjangkit Covid-19 atau tidak dengan berbiaya tinggi. Harga ini kerap naik turun dari mulai Rp200 ribu hingga Rp1jt," tegasnya.
Recky mengakui, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika perusahaan swasta melakukan aktifitas bisnis. Namun jika itu memiliki relasi dengan negara atau pejabat negara, ini yang menurutnya justru harus ditentang.
"Bahaya kalau perusahaan memiliki relasi dengan negara. Sejak lonjakan Covid-19 makin meninggi kan semua aktifitas kita diperketat. Muncul berbagai kebijakan boleh keluar tapi wajib vaksin lah wajib tes PCR lah, tapi itu dengan berbiaya tinggi, ini namanya negara berbisnis dengan rakyat," jelasnya.
Ia juga menyesalkan, tindakan pejabat tinggi negara yang tidak manusiawi terhadap rakyatnya sendiri ditengah situasi yang sulit seperti sekarang.
"Kami sangat menyesalkan dengan tindakan pejabat tinggi negara yang tidak manusiawi terhadap rakyatnya sendiri, di saat rakyat Indonesia sedang berada di situasi yang sulit seperti sekarang pejabat malah berbisnis dengan rakyatnya," ucap Recky seraya mengakhiri wawancara.
Diketahui, aksi yang akan dilakukan secara terus menerus, mengatasnamakan ELEMEN Demokrasi tersebut pun mengajukan beberapa tuntutan yang antara lain, Mendesak KPK agar segera memeriksa Erick Thohir dan Luhur B Pandjaitan, Menuntut Presiden Jokowi-Amin memberikan intruksi kepada KPK untuk memeriksa kedua pejabat tersebut, dan menuntut agar Pemerintah menggratiskan 'tes PCR' bagi Rakyat.
