Penulis: Firda Septiani (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang)
TOPMEDIA.CO.ID - Pemerasan yang terkait dengan kasus narkotika merupakan masalah serius yang mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.
Kasus pemerasan semacam ini sangat merugikan, baik bagi individu yang menjadi korban maupun bagi integritas lembaga penegak hukum itu sendiri.
Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru terlibat dalam praktik pemerasan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terguncang, dan ini akan semakin memperburuk citra negara.
Baca Juga: Pemuda dan Perannya dalam Membangun Karakter Bangsa
Pada satu sisi, kita memang tahu bahwa narkotika adalah masalah besar yang membutuhkan penanganan serius, namun di sisi lain, kita tidak bisa menoleransi cara-cara tidak sah dalam penegakan hukum.
Pemerasan hanya akan menambah penderitaan bagi orang-orang yang sudah terjerat masalah narkoba, serta menciptakan ketidaksetaraan di antara mereka yang mampu “membayar” dan mereka yang tidak.
Ini bisa menambah kecemasan dan ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, yang pada akhirnya justru merugikan usaha untuk memberantas narkoba itu sendiri.
Baca Juga: Bisakah Uang Sogokan Seleksi PNS yang Gagal Digugat?
Untuk mengatasi masalah ini, reformasi yang menyeluruh sangat dibutuhkan. Tidak hanya memperbaiki sistem hukum dan prosedur operasional, tetapi juga membangun budaya integritas yang kuat di kalangan aparat penegak hukum.
Pemberantasan narkotika memang harus dilaksanakan dengan tegas, namun itu harus dilakukan dengan cara yang adil dan profesional, tanpa adanya pemerasan atau penyalahgunaan wewenang.
Jika pemerasan terus dibiarkan, akan semakin banyak korban yang menjadi korban dua kali: pertama karena keterlibatannya dengan narkoba, dan kedua karena sistem hukum yang tidak adil.
Baca Juga: Dampak Media Sosial bagi Gen Z
Transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum, serta perlindungan bagi para korban pemerasan, akan sangat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih bersih dan lebih adil.