4. Mekanisme Konsultasi Publik
Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme konsultasi publik seperti musyawarah masyarakat, forum diskusi, dan rapat umum diadakan untuk menghimpun pendapat dan aspirasi masyarakat dalam berbagai isu kebijakan publik. Hal ini memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Demokrasi Pancasila di Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Undang-undang dan lembaga terkait didirikan untuk menegakkan dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.***