Ini Alasan Kelangkahan minyak goreng di Banten, Juheni M Rois : Pemerintah Daerah Tolong Perhatikan

TOPMEDIA.CO.ID - Kelangkaan minyak goreng, menjadi salah satu keluhan warga yang paling banyak disampaikan kepada Anggota DPRD Banten. 

Hal tersebut ungkapkan, wakil rakyat dari Dapil Kota Serang, Juheni M Rois yang sedang berkeliling menemui masyarakat dimasa reses kali ini.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Banten ini, disaat berdialog dengan masyarakat, adalah kelangkahan dan juga harga yang mahal.

Baca Juga: Raih Kemenangan Pemilu 2024, Ini Langkah Andika Hazrumy Geser Posisi Wahidin Halim

"Disemua titik yang sudah saya datangi di Kota Serang ini. Selalu saja ada Ibu-Ibu, maupun pedagang kecil yang menyampaikan langkanya minyak goreng di pasaran. Kalaupun ada, harganya lebih mahal dari biasanya” ujar Juheni kepada wartawan, Senin 21 Februari 2022.

Juheni juga menyampaikan, bahwa keluhan masyarakat ini akan ia tindak lanjuti dengan meminta pemerintah daerah untuk segera mengatasi persoalan ini.

Dikarenakan, kata dia, dua bulan lagi, masyarakat Banten yang mayoritas muslim ini akan menghadapi bulan Ramadhan.

Baca Juga: 2 Politisi Elit Golkar Banten Pindah Ke Demokrat, Nih Orangnya ! Mantan Calon Bupati Serang

“Saya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini. Secepatnya saya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar dapat mengatasi persoalan ini. Hingga mengantisipasi agar jangan sampai kelangkaan minyak goreng terjadi dibulan Ramadhan," jelasnya.

Lanjut Juheni, dirinya segera meminta Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk mengadakan operasi pasar dan melakukan penelusuran, agar jangan sampai terjadi penimbunan.

“Ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari kesusahan masyarakat dengan jalan menimbun stok minyak goreng," tegasnya.

Baca Juga: Lantik Enam Pejabat Kemendagri, Plt. Sekjen Ajak Aparatur Berorientasi pada Pelayanan

Diketahui para wakil rakyat DPRD Banten sedang menjalani reses masa persidangan kedua, masa siding 2021 - 2022 dari tgl 16 sampai dengan tgl 25 Feb 2022 untuk menemui masyarakat dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat***