SERANG, TOPmedia - Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menilai, pelaksanaan pemilu tahun 2019 mengalami kemunduran dari pemilu sebelumnya.
Meskipun menurut Koordinator Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Nana Subana, dalam partisipasi ada kemajuan, namun pada tahapan pelaksanaan nya tidak.
"Ada banyak kemunduran, seperti pemutakhiran daftar pemilih ada sedikit pemunduran, karna ada daftar pemilih yang berulang-ulang," katanya, saat ditemui usai acara Diskusi kepemiluan dengan tema "Evaluasi Pemilu Tahun 2019" yang diadakan di salah satu rumah makan di Kota Serang, Minggu (26/05/2019).
Harusnya, kata Nana, ada perbaikan regulasi dijajaran teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penjabaran di Undang-undang (UU) No 7 atau ada regulasi keserentakan bisa dilakukan dalam pelaksanaan tidak harus satu hari pelaksanaan.
"Kan dalam undang-undangnya kan begitu, tidak harus dilakukan dalam satu hari, bisa dilakukan dalam bulan yang sama atau dalam tahun yang sama, bahwa pemilu itu tidak harus serentak dalam pasal satunya, pemilu itu dilaksanakan untuk memilih lima surat suara, tidak disebutkan dalam waktu bersamaan. Kalau tafsir kita itu, kata serentak itu dalam tahun yang sama bukan dalam hari yang sama, tidak dalam tahun yang lain," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Eka Setialaksmana menyangkal kalau pada pemilu tahun ini dikatakan ada kemunduran.
"Penilaian soal kemunduran boleh saja, namun kalau kita liat dari aspek partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini kan jelas ada peningkatan dan kita juga dapat menyelesaikan, tapi ya kalau ada penilaian masyarakat begitu ya maklumi saja. Mungkin itu nanti akan kita jadikan pertimbangan, tapi menurut kami sih upaya dari teman-teman di lapangan sudah optimal dalam melaksanakan pemilu ini," tandasnya. (TB/Red)
