JAKARTA, TOPmedia - Calon Gubernur Banten, Rano Karno menegaskan, selama memimpin provinsi di ujung Barat Pulau Jawa ini, banyak prestasi yang dicapai. Prestasi itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak untuk menjadikan rakyat Banten sejahtera.
“Bila akibat persoalan di masa lalu Banten menyandang citra yang tak terlalu menggembirakan, kini opini keuangan Banten sudah bergeser menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). KPK pun sudah kita minta berkantor di KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten),” kata Rano kepada pers di Jakarta, Rabu (11/01/2017).
Lebih lanjut politisi PDIP itu mengatakan, banyak yang mengeritik bahwa derajat kesejahteraan Banten menurun. Tetapi mereka lupa bahwa data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten berbicara lain.
“Alhamdulillah, di penghujung masa jabatan saya pada September 2016, kemiskinan menurun pada angka 5,36% dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 657 ribu jiwa. Ini mengantarkan Banten sebagai provinsi dengan prosentase kemiskinan terendah/terkecil ke-5 se-Indonesia,” kata dia.
Rano juga mengatakan, tingkat pengangguran terbuka Banten pernah mencapai angka 19% pada tahun 2006. Tapi karena memiliki magnet investasi, usaha, dan industri, maka sepuluh tahun kemudian tingkat pengangguran terbuka Banten, terutama sepanjang 2016 ini mencatat rekor terendah sepanjang Banten berdiri.
“Pada Maret 2016 mencapai angka 7,95% dan September 8,92% atau turun 10%. Hal ini tak lepas dengan rekor yang ditorehkan oleh penanaman modal Banten, di mana pada tahun 2015 telah mencapai lebih Rp 45 triliun dan memuncak pada tahun 2016 yang pada laporan triwulan III mencapai Rp 42,5 triliun atau 85% dari target nasional dan 301,42% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” katanya.
Prestasi ini, lanjut Rano, telah mengantarkan Banten sebagai daerah tujuan investasi ke-3 terbesar se-Indonesia. Setelah selama ini impor Banten selalu lebih tinggi dibanding ekspor, pada tahun 2016 Banten mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$ 0,49 juta.
Pertumbuhan ekonomi pun menunjukkan konsistensi di atas rata-rata nasional dan Pulau Jawa. Tingkat inflasi yang pernah mencapai 10,2% pada tahun 2014, mencapai rekor terendah bagi Banten pada tahun 2016 yaitu hanya 2,94%. Gini rasio Banten yang sempat melebihi 0,4 sepanjang 2012-2014, pada 2015-2016 kembali turun ke angka 0,38. Bahkan ekspos BPS menunjukkan bahwa Banten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif (pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum dhuafa) terbaik se-Indonesia.
Meski demikian, kata Rano, sejumlah kasus gizi buruk, anak manusia yang dipasung, kaum dhuafa yang terpinggirkan masih bisa ditemukan di sejumlah wilayah di Banten.
“Dengan segala upaya kita tangani dengan subsidi iuran BPJS melalui Jamkesda, bantuan tunai melalui Jamsosratu, subsidi beras untuk keluarga sejahtera (rastra), pemanfaatan dana tak terduga untuk kejadian luar biasa dan dukungan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, serta penanganan kemiskinan by name by address berbasiskan data TNP2K,” katanya. (Red)
